Pemerintah disebut memiliki fleksibilitas untuk menarik surplus Bank Indonesia (BI) sebelum proses audit rampung. Kebijakan ini memunculkan perhatian terhadap potensi risiko yang dapat berdampak pada BI.

Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, penarikan surplus bank sentral umumnya terkait dengan mekanisme setoran ke kas negara. Namun, penarikan yang dilakukan sebelum audit selesai dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian angka surplus yang menjadi dasar penarikan tersebut.

Di sisi lain, langkah yang dinilai fleksibel ini juga menempatkan BI pada posisi yang perlu memastikan tata kelola dan kehati-hatian tetap terjaga, mengingat peran bank sentral dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan.

Hingga informasi ini disampaikan, rincian mengenai skema penarikan, dasar kebijakan, serta besaran surplus yang dimaksud belum dijabarkan dalam data yang tersedia.