Dewan Pimpinan Pusat Lumbung Informasi Rakyat (DPP LIRA) menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin operasional sejumlah perusahaan di Sumatera sebagai langkah maju dan berani dalam upaya melindungi lingkungan hidup. Menurut LIRA, kebijakan tersebut juga mencerminkan upaya memperbaiki tata kelola sumber daya alam secara nasional.
DPP LIRA memandang keputusan itu diambil di tengah dinamika global yang masih kuat dipengaruhi kepentingan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam. Dalam konteks tersebut, kebijakan pencabutan izin dinilai menunjukkan komitmen negara untuk menempatkan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan generasi mendatang di atas keuntungan ekonomi jangka pendek.
Sumatera disebut sebagai wilayah dengan kekayaan alam melimpah yang selama bertahun-tahun dinilai menjadi korban praktik eksploitasi oleh perusahaan-perusahaan besar. LIRA menilai praktik tersebut kerap mengutamakan keuntungan dan bahkan memanfaatkan relasi kekuasaan untuk mengamankan kepentingan. Dampaknya, menurut LIRA, tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengorbankan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Presiden DPP LIRA, Andi Syafrani, menyatakan pencabutan izin tersebut merupakan sinyal kuat bahwa negara tidak lagi menoleransi praktik perusakan lingkungan yang dilakukan atas nama investasi.
