Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengkritik kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dikomandoi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Jatam menilai satgas tersebut belum menunjukkan langkah tegas terhadap konsesi tambang nikel PT Position di Halmahera Timur, Maluku Utara.
Menurut Jatam, PT Position—yang disebut sebagai perusahaan tambang nikel milik Kiki Barki—diduga telah merusak kawasan hutan dan merampas ruang hidup masyarakat adat di sekitar wilayah tambang.
Pengkampanye Jatam, Alfarhat Kasman, menyatakan Satgas PKH sejauh ini belum memperlihatkan keberanian untuk menyentuh perusahaan-perusahaan tambang besar yang dinilai berada di bawah kendali kelompok oligarki. Ia menilai penertiban kawasan hutan berisiko berjalan tebang pilih apabila tidak menyasar pelaku usaha skala besar.
