Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kutai Kartanegara (Kukar) menyatakan tengah fokus mengawal kebijakan Pemerintah Kabupaten Kukar agar berpihak kepada masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Demokrat Kukar, Achmad Chaidir Ramdani, di Tenggarong, Sabtu (24/1/2026).
Chaidir menegaskan, kebijakan pemerintah daerah harus selaras dengan kepentingan warga. Ia mengatakan, apabila kebijakan yang diambil dinilai tidak memperhatikan masyarakat, Demokrat Kukar akan mengingatkan kepala daerah terpilih untuk tetap mengutamakan kepentingan publik.
“Kepala Daerah dipilih oleh masyarakat, untuk itu harus memperhatikan masyarakat Kukar,” kata Chaidir.
Dalam pengawalan kebijakan tersebut, Demokrat Kukar menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur. Chaidir menilai pembangunan tidak semestinya hanya terpusat di wilayah tengah kota, melainkan juga menyasar daerah lain, termasuk zona hulu.
Ia menyebut sejumlah wilayah di zona hulu yang masih memerlukan perhatian serius terkait infrastruktur jalan, di antaranya Kecamatan Kota Bangun, Tabang, Muara Kaman, dan Muara Muntai.
Chaidir juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang terbatas. Meski demikian, menurutnya pemerintah daerah tetap perlu membagi porsi pembangunan secara adil agar kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah dapat terakomodasi.
Ia menilai kualitas jalan yang baik akan mempermudah akses masyarakat, terutama untuk mobilitas dan distribusi bahan-bahan pokok penting. Sebaliknya, kondisi jalan yang rusak dinilai berisiko membahayakan pengguna jalan dan dapat memicu kecelakaan lalu lintas.
Chaidir berharap seluruh akses jalan di Kukar dapat berada dalam kondisi mantap. Ia juga meyakini pemerintah daerah mampu menyelesaikan persoalan jalan rusak.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Linda Juniarti, menyampaikan bahwa banyak jalan di Kukar masih mengalami kerusakan akibat faktor cuaca. Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen melakukan perbaikan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Kita komitmen terus melakukan perbaikan jalan rusak secara bertahap, dengan melihat kemampuan keuangan daerah,” ujar Linda.
