Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi menyambut baik pelaksanaan entry meeting atau taklimat awal pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (DJPKN) V BPK RI, Kamis (2/3/2026).
Wesly menilai kegiatan tersebut sebagai langkah strategis untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip good governance. Ia menyatakan Pemerintah Kota Pematangsiantar berkomitmen meningkatkan kualitas laporan keuangan serta memperkuat sistem pengawasan internal agar penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami mendukung proses pemeriksaan oleh BPK RI secara terbuka dan kooperatif. Ini bagian dari upaya kami meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah,” ujar Wesly usai mengikuti kegiatan secara virtual melalui Command Center Balai Kota Pematangsiantar.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI dalam membangun sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Wesly berharap hasil pemeriksaan tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga melahirkan rekomendasi konstruktif untuk perbaikan ke depan.
Menurutnya, entry meeting merupakan tahapan penting sebelum pemeriksaan terperinci atas laporan keuangan daerah. Melalui proses itu, pemerintah daerah dapat menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan secara optimal sehingga audit berjalan lancar dan menghasilkan laporan yang kredibel. Wesly juga berharap Pemko Pematangsiantar dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Entry meeting tersebut dipusatkan di Gedung Merah Putih BPK RI, Jakarta, dan dihadiri gubernur serta ketua DPRD provinsi dari wilayah Sumatera dan Jawa. Agenda itu menandai dimulainya proses audit atas LKPD TA 2025 melalui penyerahan surat tugas pemeriksaan kepada kepala daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi menyampaikan bahwa pemeriksaan laporan keuangan tidak semata bertujuan meraih opini WTP, tetapi juga harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Ia menegaskan transparansi dan akuntabilitas sebagai kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Selain itu, penguatan kemandirian dan ketahanan fiskal daerah turut menjadi fokus pembahasan. Menurut Bobby, hal tersebut penting mengingat dinamika tantangan ekonomi serta tuntutan pembangunan daerah yang semakin kompleks. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) serta meningkatkan efisiensi belanja.
