Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Heri Pudyatmoko mendorong penguatan program literasi keuangan bagi masyarakat pedesaan di Jawa Tengah. Ia menilai langkah tersebut strategis untuk memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi salah satu penopang utama ekonomi daerah.
Berdasarkan data terbaru, jumlah UMKM di Jawa Tengah termasuk yang terbesar di Indonesia. Secara nasional, jumlah UMKM di provinsi ini mencapai sekitar 4,45 juta unit usaha pada 2025, menjadikannya salah satu daerah dengan basis UMKM terbesar di Tanah Air.
Peran UMKM juga tercermin dari pertumbuhan sektor ini. Pada triwulan II 2025, UMKM di Jawa Tengah mencatat pertumbuhan sekitar 5,28 persen, yang menunjukkan kontribusinya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Namun, Heri menyoroti tantangan yang masih dihadapi, terutama rendahnya literasi keuangan, khususnya di wilayah pedesaan. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan tingkat literasi keuangan nasional berada di angka 66,46 persen, sementara tingkat inklusi keuangan mencapai 80,51 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut menggambarkan masih banyak masyarakat yang sudah mengakses layanan keuangan, tetapi belum sepenuhnya memahami pengelolaan serta risikonya. “Literasi keuangan menjadi kunci agar pelaku UMKM bisa berkembang. Tanpa pemahaman yang baik, usaha sulit tumbuh secara berkelanjutan,” kata Heri.
Ia menilai, pelaku UMKM di pedesaan masih kerap mencampur keuangan pribadi dengan keuangan usaha, sehingga menyulitkan upaya pengembangan bisnis. Heri juga menekankan pentingnya kebiasaan dasar seperti pencatatan keuangan yang menurutnya masih sering diabaikan. “Hal-hal sederhana seperti pencatatan keuangan sering diabaikan, padahal itu sangat penting untuk mengetahui kondisi usaha,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Heri mendorong pemerintah daerah hingga tingkat desa memperluas edukasi keuangan melalui pelatihan, pendampingan, serta kolaborasi dengan lembaga keuangan.
Di sisi lain, ia mencatat perkembangan sektor jasa keuangan di Jawa Tengah menunjukkan tren positif. Hingga pertengahan 2025, penyaluran kredit melalui fintech peer-to-peer lending di Jawa Tengah tercatat mencapai sekitar Rp7,03 triliun dan tumbuh signifikan secara tahunan, yang menunjukkan meningkatnya akses pembiayaan masyarakat.
Heri menilai peningkatan akses perlu diimbangi dengan pemahaman yang memadai agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga memahami manfaat dan risiko layanan keuangan. “Literasi dan akses harus berjalan beriringan. Masyarakat tidak hanya paham, tapi juga bisa memanfaatkan layanan keuangan secara optimal,” tambahnya.
Ke depan, ia berharap penguatan literasi keuangan dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan, terutama untuk mendorong UMKM naik kelas dan memperkuat ekonomi desa. “UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Kalau dikelola dengan baik, dampaknya akan sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
