Wakil Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Nurkanaah, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bersikap proaktif dan transparan dalam menghadapi audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penegasan tersebut disampaikan Nurkanaah saat menerima Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan dalam entry meeting di Ruang Rapat Bupati Sidrap, Selasa (7/4/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Inspektur Kabupaten Mustari Kadir serta jajaran pengelola keuangan daerah.

Dalam arahannya, Nurkanaah menyebut audit BPK bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan instrumen strategis untuk menguji integritas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ia menekankan bahwa pemeriksaan menjadi cermin sejauh mana tata kelola keuangan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Nurkanaah juga mengingatkan OPD agar tidak menunda maupun menyembunyikan dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa. Menurutnya, kesiapan data yang akurat dan terbuka merupakan indikator utama komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola yang bersih.

Ia menilai hasil audit akan menjadi tolok ukur penting dalam menentukan arah perbaikan kebijakan keuangan daerah ke depan. Temuan yang muncul diharapkan tidak hanya ditangani secara administratif, tetapi juga menjadi dasar pembenahan sistemik.

Kehadiran tim BPK, menurut Nurkanaah, menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Sidrap untuk mempertahankan bahkan meningkatkan standar pengelolaan keuangan yang akuntabel di tengah tuntutan publik terhadap transparansi anggaran.

Sementara itu, pihak BPK memaparkan ruang lingkup serta tahapan audit yang akan dilakukan selama proses pemeriksaan di Kabupaten Sidrap. BPK juga menjelaskan fokus pemeriksaan mencakup kepatuhan, efektivitas belanja, hingga potensi risiko dalam pengelolaan anggaran.

Dengan pengawasan yang ketat dan keterbukaan dari seluruh OPD, audit ini diharapkan tidak hanya menghasilkan opini, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.