Industri perbankan syariah nasional terus mencatat pertumbuhan positif, namun masih menghadapi tantangan penetrasi pasar. Dalam Virtual Seminar Syariah (Virsem) LPPI ke-107 yang digelar Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) pada Jumat (10/4/2026), konsep “hijrah finansial” mengemuka sebagai dorongan untuk membangun sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dalam paparannya sebagai pembicara kunci, Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin menekankan bahwa hijrah finansial tidak semata perpindahan instrumen keuangan, melainkan transformasi menuju sistem yang dinilai lebih adil dan etis. Ia menyebut hijrah finansial sebagai upaya mengembalikan nilai keadilan dalam ekonomi dan melihatnya sebagai respons terhadap kelemahan sistem konvensional yang dinilai rentan memicu krisis akibat spekulasi berlebihan.
Indonesia, menurut pemaparan dalam seminar tersebut, memiliki modal sosial besar dengan populasi Muslim lebih dari 240 juta jiwa. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga akhir 2025 mencatat total aset perbankan syariah mencapai Rp870 triliun. Meski rata-rata pertumbuhan sektor ini berada di kisaran 9% hingga 12% per tahun—lebih tinggi dibanding industri perbankan nasional secara keseluruhan—pangsa pasar perbankan syariah baru berada di level 7,5%.
Ma’ruf Amin juga mengaitkan prinsip-prinsip dasar syariah seperti pelarangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) sebagai fondasi keadilan yang bersifat universal. Ia menilai karakteristik keuangan syariah yang berbasis sektor riil, prinsip bagi hasil (risk-sharing), dan transparansi relevan dengan tren global sustainable finance serta prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Secara global, nilai industri keuangan syariah disebut telah melampaui USD 4 triliun.
Untuk mempercepat hijrah finansial sekaligus meningkatkan penetrasi pasar di Indonesia, Ma’ruf Amin menyampaikan empat pilar strategis, yakni penguatan literasi kepada masyarakat, inovasi produk yang kompetitif, kolaborasi antarlembaga termasuk sinergi perbankan, fintech syariah, dan regulator, serta keteladanan para pemimpin dalam mengadopsi sistem ekonomi yang dinilai adil.
Dalam sambutan pembuka, Direktur Utama LPPI Heru Kristiyana menyoroti adanya kesenjangan antara potensi pasar dan realitas penetrasi perbankan syariah saat ini. Ia menyatakan tantangan pengembangan industri bukan lagi semata soal regulasi, melainkan persepsi masyarakat yang masih menganggap perbankan syariah hanya bersifat religius atau sekadar perubahan istilah dari sistem konvensional.
Heru menambahkan bahwa di balik label syariah terdapat prinsip ekonomi universal seperti stabilitas, keadilan, dan keberlanjutan yang relevan bagi berbagai kalangan. Ia juga menekankan keunggulan mekanisme berbagi risiko melalui kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah, khususnya di tengah tekanan inflasi dan ketegangan geopolitik global. Menurutnya, keterkaitan sistem syariah dengan aktivitas ekonomi nyata dan produktif membuat orientasinya tidak hanya mengejar profit, tetapi juga mendorong praktik ekonomi yang lebih adil dan transparan.
LPPI, sebagai lembaga yang berfokus pada pendidikan jasa keuangan, menyatakan komitmen untuk memperkuat ekosistem melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Heru menyebut LPPI akan terus berkontribusi melalui program pendidikan, riset, dan seminar untuk mendorong pertumbuhan industri yang lebih inklusif.
Seminar ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai lini industri yang membahas strategi penguatan pasar. John Kosasih (Wakil Presiden Direktur BCA) mengulas urgensi re-branding perbankan syariah agar lebih kompetitif sebagai solusi keuangan modern. Anton Sukarna (Direktur BSI) menyoroti aspek inklusi, termasuk kemudahan akses dan keamanan transaksi digital. Sementara Dima Djani (Group CEO ALAMI & Hijra Bank) membahas peran BPRS dan fintech syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
Virsem LPPI #107 diikuti lebih dari 700 peserta dan didukung oleh Bank BCA, Bank BSI, serta Bank NTB Syariah.
