Industri perbankan syariah nasional terus mencatat tren pertumbuhan positif, meski penetrasi pasarnya dinilai belum optimal. Dalam Virtual Seminar Syariah (Virsem) ke-107 yang digelar Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) pada Jumat (10/4/2026), gagasan “hijrah finansial” mengemuka sebagai upaya mendorong sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dalam paparan sebagai pembicara kunci, Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin menekankan bahwa hijrah finansial tidak sebatas perpindahan instrumen keuangan, melainkan transformasi menuju tatanan ekonomi yang lebih adil dan etis. Ia menyebut hijrah finansial sebagai upaya mengembalikan ruh keadilan dalam ekonomi, sekaligus respons atas sistem konvensional yang dinilainya kerap memicu krisis akibat spekulasi berlebihan.
Indonesia dinilai memiliki basis modal sosial yang kuat, dengan populasi Muslim lebih dari 240 juta jiwa. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga akhir 2025, total aset perbankan syariah mencapai Rp870 triliun. Meski pertumbuhan rata-rata berada di kisaran 9% hingga 12% per tahun—lebih tinggi dibanding industri perbankan nasional secara keseluruhan—pangsa pasar perbankan syariah baru berada di level 7,5%.
Ma’ruf juga menyoroti kesesuaian prinsip dasar syariah, seperti pelarangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), dengan nilai keadilan yang bersifat universal. Ia mengaitkan hal itu dengan pandangan ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun yang menekankan keadilan sebagai syarat keberlangsungan sistem ekonomi.
Di tingkat global, nilai industri keuangan syariah disebut telah melampaui USD 4 triliun. Karakteristiknya yang berbasis sektor riil, prinsip bagi hasil (risk-sharing), dan transparansi dinilai relevan dengan tren sustainable finance serta prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Ma’ruf menekankan perlunya perubahan cara pandang, dari sekadar “sesuai syariah” menjadi “solusi masa depan”.
Untuk mempercepat proses hijrah finansial dan meningkatkan penetrasi pasar, ia menguraikan empat pilar strategis, yaitu penguatan literasi untuk mengedukasi masyarakat mengenai nilai universal syariah, inovasi produk yang kompetitif, kolaborasi antar lembaga termasuk sinergi perbankan, fintech syariah, dan regulator, serta keteladanan para pemimpin dalam mengadopsi sistem ekonomi yang adil.
Dalam sambutan pembuka, Direktur Utama LPPI Heru Kristiyana menyoroti adanya kontradiksi antara besarnya potensi Indonesia dan realitas penetrasi pasar perbankan syariah. Ia menilai tantangan pengembangan industri ini tidak lagi semata pada regulasi, melainkan hambatan psikologis berupa persepsi masyarakat.
Menurut Heru, sebagian masyarakat masih memandang perbankan syariah hanya sebagai sistem religius atau sekadar perubahan terminologi dari sistem konvensional. Padahal, ia menegaskan bahwa di balik label syariah terdapat prinsip ekonomi universal yang mencakup stabilitas, keadilan, dan keberlanjutan, serta relevan bagi siapa pun.
Di tengah tekanan inflasi dan ketegangan geopolitik global, Heru menekankan keunggulan sistem risk-sharing melalui mekanisme kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah. Ia menjelaskan bahwa sistem keuangan syariah menekankan keterkaitan dengan aktivitas ekonomi nyata dan produktif, sehingga tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi yang lebih adil dan transparan.
LPPI juga menyatakan komitmen untuk memperkuat ekosistem melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Heru menyebut lembaganya akan terus berkontribusi lewat program pendidikan, riset, dan seminar, dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan industri yang lebih inklusif.
Seminar ini turut menyoroti fenomena hijrah finansial, ketika nasabah mulai beralih ke sistem keuangan yang mengedepankan etika, transparansi, dan keterkaitan dengan sektor riil. Sejumlah narasumber dari industri memaparkan strategi penguatan pasar, antara lain John Kosasih (Wapresdir BCA) yang membahas urgensi re-branding perbankan syariah agar lebih kompetitif sebagai solusi keuangan modern, Anton Sukarna (Direktur BSI) yang menekankan aspek inklusi dalam aksi termasuk kemudahan akses serta keamanan transaksi digital, dan Dima Djani (Group CEO ALAMI & Hijra Bank) yang mengulas peran BPRS dan fintech syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
Virsem LPPI #107 diikuti lebih dari 700 peserta dan didukung oleh Bank BCA, Bank BSI, serta Bank NTB Syariah.
