Sekretaris Jenderal To Lam pada 2 April menandatangani dan menerbitkan Kesimpulan No. 18 dari Konferensi ke-2 Komite Sentral ke-14 Partai Komunis Vietnam. Dokumen ini memuat arah rencana pembangunan sosial-ekonomi, keuangan nasional, pinjaman dan pembayaran kembali utang publik, serta investasi publik jangka menengah untuk periode 2026-2030, yang dikaitkan dengan upaya mencapai target pertumbuhan “dua digit”.
Komite Sentral pada prinsipnya menyetujui isi rencana lima tahun 2026-2030 yang diajukan Komite Partai Pemerintah. Dalam kesimpulannya, Komite Sentral menilai situasi global pada periode tersebut akan terus berubah cepat, intens, dan sulit diprediksi, sehingga berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan sosial-ekonomi.
Komite Sentral menegaskan pandangan untuk melaksanakan secara tegas Resolusi Kongres Partai ke-14 serta berbagai resolusi dan kesimpulan Komite Sentral, Politbiro, dan Sekretariat. Fokusnya adalah mengejar pertumbuhan dua digit dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi makro, mengendalikan inflasi, dan memastikan berbagai keseimbangan utama perekonomian.
Dalam kerangka itu, Komite Sentral mendorong pengembangan institusi secara komprehensif untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk menghapus hambatan secara cepat dan tegas, memobilisasi serta membuka seluruh sumber daya agar dapat dilepaskan dengan segera, dan mengembangkan kekuatan produktif baru. Komite Sentral juga menekankan perlunya desentralisasi kewenangan secara maksimal dan substansial, disertai reformasi prosedur administrasi, penyediaan sumber daya, peningkatan kapasitas pelaksanaan, serta penguatan pengawasan, inspeksi, dan pemantauan, termasuk pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemborosan, dan praktik negatif.
Target yang ditetapkan adalah pembangunan yang cepat dan berkelanjutan, dengan upaya mencapai pertumbuhan PDB rata-rata 10% atau lebih per tahun, sambil menjaga stabilitas makro, mengendalikan inflasi, memastikan keseimbangan utama, serta meningkatkan standar hidup masyarakat secara menyeluruh.
Komite Sentral meminta adanya kesatuan pola pikir, kesadaran, aspirasi, dan tindakan, serta inovasi dalam tata kelola dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pertumbuhan “dua digit”. Komite partai, organisasi partai, pemimpin, pejabat, dan anggota partai diminta memahami pentingnya serta urgensi strategis target tersebut, bersamaan dengan kewajiban menjaga stabilitas makro dan meningkatkan kualitas hidup rakyat.
Salah satu penekanan kebijakan adalah pergeseran signifikan dari metode pengelolaan negara berbasis “pra-persetujuan” menuju “pasca-persetujuan”. Perubahan ini dikaitkan dengan pengembangan standar, regulasi, serta norma ekonomi dan teknis, sekaligus penguatan inspeksi dan pengawasan. Komite Sentral juga meminta peningkatan efektivitas penegakan hukum, penyusunan kriteria untuk menilai dokumen hukum setelah diberlakukan, dan pergeseran cara pandang efektivitas hukum dari sekadar “baik di atas kertas” menjadi “baik dalam praktik”.
Kesimpulan tersebut juga menuntut inovasi kuat dalam pengorganisasian dan pelaksanaan pekerjaan, dengan fokus pada pemantauan dan penanganan setelah inspeksi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemborosan, dan praktik negatif. Disebutkan pula perlunya mengganti secara tegas dan cepat pejabat yang dinilai tidak kompeten, malas, atau tidak bertanggung jawab sehingga gagal menyelesaikan tugas, sekaligus memberi penghargaan dan menempatkan pejabat yang berani berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab demi kepentingan bersama.
Dalam bidang ekonomi, Komite Sentral menugaskan langkah untuk mendorong pertumbuhan sambil menjaga stabilitas makro, mengendalikan inflasi, memastikan keseimbangan utama, serta mencegah krisis ekonomi. Upaya lain yang ditekankan adalah merampingkan dan mendiversifikasi rantai pasokan serta saluran modal. Pemerintah juga ditugaskan untuk proaktif menyesuaikan pajak dan biaya dalam situasi darurat.
Komite Sentral menempatkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan transformasi digital sebagai fokus tugas. Di bidang sosial-budaya, arahan mencakup pembangunan budaya Vietnam yang maju, kaya identitas nasional, dan selaras dengan landasan nilai-nilai nasional, budaya, keluarga, serta standar kemanusiaan Vietnam.
Di sektor pendidikan dan sumber daya manusia, Komite Sentral menargetkan modernisasi sistem pendidikan nasional, peningkatan kualitas pelatihan, serta upaya menarik dan memanfaatkan talenta. Di sisi infrastruktur, rencana diarahkan pada pengembangan sistem yang sinkron dan modern, mendorong urbanisasi dan pembangunan perkotaan, serta memperkuat keterkaitan regional.
Secara spesifik, Pemerintah Pusat mensyaratkan investasi terfokus pada jalan tol sesuai perencanaan, pelabuhan laut utama yang terintegrasi dengan transshipment internasional, bandara utama, kereta api berkecepatan tinggi di koridor Utara–Selatan, kereta api penghubung internasional, serta kereta api perkotaan. Targetnya adalah mengoperasikan lebih dari 5.000 kilometer jalan tol pada 2030.
Kesimpulan itu juga menetapkan tanggung jawab bagi sekretaris partai tingkat provinsi dan kota serta kepala kementerian, departemen, dan lembaga untuk mengarahkan peninjauan, penyusunan, dan klasifikasi menyeluruh atas seluruh proyek yang belum selesai, baik di dalam maupun di luar anggaran. Persoalan yang berada dalam kewenangan mereka diminta diselesaikan secara tegas, sementara hambatan di luar kewenangan harus dilaporkan secara jelas dan segera diusulkan solusinya.
Dalam pengelolaan pembangunan sosial berkelanjutan, Komite Sentral menekankan penciptaan lapangan kerja dengan pendapatan stabil, dukungan bagi pekerja sektor informal serta mereka yang telah melewati usia kerja. Komite Sentral juga menyoroti pentingnya mendorong penciptaan kekayaan yang sah dan memperkuat pengembangan kelas menengah.
Di bidang pertahanan, keamanan, dan hubungan luar negeri, Komite Sentral menetapkan tugas untuk mengkonsolidasikan dan memperkuat pertahanan serta keamanan nasional, melindungi Tanah Air secara teguh, dan secara konsisten menjalankan kebijakan luar negeri yang independen, mandiri, mengandalkan kekuatan sendiri, damai, bersahabat, kooperatif, serta berorientasi pembangunan, dengan ciri multilateralisme dan diversifikasi.
