Vietnam menegaskan perannya dalam memperkuat kerja sama keuangan ASEAN, seiring para Menteri Keuangan negara-negara anggota menyepakati arah dan rencana kerja sama periode mendatang dalam Pertemuan Menteri Keuangan ASEAN ke-30 (AFMM) yang berlangsung pada 7–10 April 2026.
Dalam pertemuan tersebut, para Menteri Keuangan ASEAN mengakui kemajuan sejumlah kelompok kerja, termasuk pembiayaan infrastruktur, kerja sama asuransi, kerja sama bea cukai, Jendela Tunggal ASEAN, kerja sama antar sektor, Forum Pajak ASEAN, dan Forum Perbendaharaan ASEAN. Mereka mengapresiasi kontribusi inisiatif-inisiatif itu terhadap tujuan integrasi regional, serta secara resmi menyetujui arah dan rencana kerja sama berikutnya.
Wakil Menteri Tran Quoc Phuong menyatakan dukungan kuat Vietnam terhadap laporan hasil kerja sama keuangan ASEAN selama setahun terakhir. Menurutnya, berbagai kelompok kerja telah berupaya mewujudkan komitmen dalam Rencana Induk Komunitas Ekonomi ASEAN.
Dalam proses integrasi, Vietnam menyampaikan bahwa negara itu secara konsisten menjalankan strategi pembangunan periode 2021–2025 dan 2026 yang bertumpu pada tiga pilar: reformasi kelembagaan, pengembangan infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia. Dari ketiga pilar tersebut, pengembangan infrastruktur disebut sebagai prioritas utama untuk menciptakan peluang dan pendorong pertumbuhan baru.
Untuk mencapai sasaran itu, Vietnam menekankan pentingnya mobilisasi sumber daya yang komprehensif dan beragam. Selain memanfaatkan anggaran negara secara efektif, Vietnam juga mendorong pembukaan potensi sumber daya domestik melalui pasar modal dan mempromosikan kemitraan publik-swasta (PPP). Diversifikasi sumber pembiayaan dinilai dapat membantu mengurangi tekanan utang publik sekaligus meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas proyek infrastruktur strategis.
Vietnam juga menyoroti peran Forum Pajak dan Kepabeanan ASEAN dalam memperbaiki iklim usaha. Penyederhanaan prosedur serta penerapan mekanisme satu pintu dipandang dapat menekan biaya dan waktu bagi pelaku usaha, sekaligus meningkatkan transparansi dan daya saing ekonomi.
Wakil Menteri Tran Quoc Phuong menegaskan bahwa pengurangan hambatan infrastruktur menjadi kunci untuk memperkuat daya saing dan mendorong integrasi regional. Vietnam, kata dia, berkomitmen untuk terus bekerja sama erat dengan negara-negara anggota dan berkontribusi aktif dalam inisiatif bersama guna membangun komunitas keuangan ASEAN yang bersatu, kuat, dan makmur.
Di sela pertemuan dengan organisasi internasional, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN bersama Sekretaris Jenderal ASEAN bertukar pandangan dengan pimpinan Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Dunia (WB), dan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menilai kondisi makroekonomi kawasan secara menyeluruh.
Dalam proyeksi yang dibahas, pertumbuhan regional pada 2025 diperkirakan tetap positif sebesar 4,5%, didukung permintaan domestik yang kuat, investasi digital, pemulihan ekspor, serta arus masuk investasi asing langsung (FDI) yang disebut melampaui US$230 miliar. Namun, di tengah meningkatnya risiko geopolitik dan volatilitas arus modal, negara-negara ASEAN menekankan pentingnya menjaga ruang kebijakan makroekonomi yang fleksibel, seraya menegaskan kerja sama regional sebagai penggerak utama untuk menjaga pertumbuhan.
Pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN dengan organisasi internasional itu, Vietnam kembali menyampaikan komitmen untuk mendorong pasar keuangan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi digital yang berkembang cepat, Vietnam mempercepat reformasi kelembagaan untuk beradaptasi dengan bidang-bidang baru seperti aset digital, kecerdasan buatan, dan inovasi, sekaligus membangun kerangka kebijakan untuk mendiversifikasi instrumen keuangan dan menarik arus investasi secara efektif.
Vietnam juga menganjurkan kombinasi yang seimbang antara sumber daya domestik dan internasional, termasuk pemanfaatan pinjaman dari ADB, Bank Dunia, dan mitra pembangunan lainnya secara efektif. Pada 2026, Vietnam menargetkan percepatan reformasi dengan upaya mengurangi biaya kepatuhan dan waktu pemrosesan administratif sebesar 50%, disertai pengetatan disiplin fiskal serta prioritas belanja untuk investasi pembangunan dan inovasi. Pemerintah Vietnam menyatakan komitmen bekerja sama dengan organisasi internasional dan negara-negara ASEAN untuk memastikan keamanan energi, mendorong pertumbuhan hijau, dan menjamin pembangunan berkelanjutan.
Dalam kerangka Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN ke-13, negara-negara ASEAN mengadopsi Rencana Sektor Keuangan ASEAN 2026–2030 dan menyetujui Proyek Restrukturisasi (REVIVE) untuk meningkatkan efisiensi operasional mulai 2027. Pada saat yang sama, negara-negara tersebut sepakat mendukung inisiatif prioritas yang diusulkan Filipina yang berfokus pada pengembangan pasar modal, konektivitas pembayaran, dan peningkatan kesehatan keuangan.
Delegasi Vietnam menyatakan dukungan kuat terhadap pengembangan pasar modal ASEAN yang berkelanjutan. Wakil Menteri Tran Quoc Phuong juga menyinggung konfirmasi FTSE Russell atas peta jalan peningkatan pasar saham Vietnam sebagai tonggak penting yang mencerminkan upaya reformasi dan peningkatan transparansi. Ia menegaskan Vietnam akan bekerja sama erat dengan negara-negara lain untuk mengimplementasikan inisiatif bersama secara efektif.
