Vietnam menyiapkan rencana pembangunan sosial-ekonomi, keuangan nasional, pinjaman dan pembayaran utang publik, serta investasi publik jangka menengah untuk periode 2026-2030 dengan sasaran pertumbuhan ekonomi dua digit. Target jangka menengah ini diarahkan untuk mendukung tujuan strategis peringatan seratus tahun negara, termasuk ambisi menjadi negara maju dengan basis industri modern, berpendapatan menengah tinggi, dan masuk 30 ekonomi terbesar dunia pada 2030.
Rencana tersebut dipaparkan dalam Konferensi Nasional tentang mempelajari, memahami, dan menerapkan Resolusi Sidang Pleno ke-2 Komite Sentral ke-14 yang berlangsung di Hanoi pada 13 April. Anggota Politbiro sekaligus Kepala Komite Kebijakan dan Strategi Pusat, Nguyen Thanh Nghi, menyampaikan laporan tematik terkait Kesimpulan No. 18-KL/TW tertanggal 2 April 2026. Dokumen itu memuat kerangka rencana 5 tahun 2026-2030 yang dikaitkan dengan upaya mencapai pertumbuhan dua digit.
Dalam pemaparannya, Nguyen Thanh Nghi menilai periode 2021-2025 diwarnai peluang sekaligus tantangan, dengan kesulitan dan tantangan menjadi isu dominan. Meski demikian, ia menyebut Vietnam mencatat capaian penting dan komprehensif dengan keterlibatan sistem politik, dukungan dan koordinasi Majelis Nasional, serta arahan dan manajemen pemerintah yang dinilai tegas dan fleksibel.
Menurutnya, Vietnam memenuhi dan melampaui 22 dari 26 target sosial-ekonomi utama periode 2021-2025, termasuk seluruh target sosial. Sejumlah indikator yang disorot antara lain stabilitas makroekonomi yang pada dasarnya terjaga, pemulihan pertumbuhan yang kuat, serta proyeksi pertumbuhan PDB 8,02% pada 2025. Rata-rata pertumbuhan PDB selama 2021-2025 disebut mencapai 6,2%.
Ukuran ekonomi Vietnam juga disebut meningkat dari US$346 miliar pada 2020 menjadi US$514 miliar pada 2025, dengan peringkat ekonomi global naik lima tingkat ke posisi ke-32. PDB per kapita diproyeksikan mencapai US$5.026 pada 2025, atau 1,4 kali lebih tinggi dibanding 2020, yang menempatkan Vietnam dalam kelompok pendapatan menengah ke atas. Sementara itu, inflasi, defisit anggaran, dan utang publik dinyatakan terkendali.
Ia juga menyinggung pelaksanaan tiga terobosan strategis yang menghasilkan sejumlah capaian, termasuk penanganan proyek-proyek yang terhenti, bisnis yang merugi dalam jangka panjang, dan lembaga kredit yang lemah. Pembangunan infrastruktur dinilai berkembang lebih serentak dan modern. Pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital disebut membuahkan hasil positif, disertai penguatan jaminan sosial, pertahanan dan keamanan, serta promosi hubungan luar negeri dan integrasi internasional.
Namun, Nguyen Thanh Nghi mengakui masih terdapat sejumlah kelemahan. Ia menilai fondasi makroekonomi belum sepenuhnya kokoh, sementara produktivitas, kualitas, efisiensi, ketahanan, dan daya saing ekonomi belum tinggi. Kontribusi ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan transformasi digital terhadap pertumbuhan juga disebut belum besar.
Selain itu, ia menyebut belum ada mekanisme dan kebijakan yang cukup kuat untuk menarik sumber daya dari sektor swasta dan investasi asing. Persiapan proyek investasi publik dinilai belum memberi perhatian memadai pada evaluasi efektivitas sosial-ekonomi dan akuntansi ekonomi secara menyeluruh. Di sisi lain, sebagian masyarakat masih menghadapi kesulitan, pencemaran lingkungan belum terkendali efektif, dan pelaksanaan kebijakan dinilai belum sejalan dengan kebutuhan pembangunan. Operasi sejumlah lembaga dan unit di tingkat kecamatan setelah restrukturisasi juga disebut masih mengalami kesulitan dan kebingungan.
Memasuki periode 2026-2030, ia memperkirakan situasi global akan semakin kompleks dan sulit diprediksi. Konflik di Timur Tengah disebut berpotensi mengganggu pasokan, mendorong kenaikan harga minyak dan gas serta biaya transportasi, yang pada akhirnya berdampak negatif pada perdagangan dan investasi internasional dan dapat memengaruhi pencapaian target pembangunan Vietnam.
Berdasarkan penilaian menyeluruh atas berbagai faktor, Komite Sentral disebut menyetujui tujuan dan target pertumbuhan ekonomi dua digit. Target utamanya adalah berupaya mencapai pertumbuhan PDB rata-rata 10% atau lebih per tahun, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, memastikan keseimbangan utama, dan meningkatkan standar hidup masyarakat secara menyeluruh.
Kesimpulan No. 18-KL/TW juga dinyatakan selaras dengan tujuan Resolusi Kongres Nasional ke-14 dan dirinci menjadi 51 indikator kunci dalam sebuah lampiran untuk memastikan tercapainya pembangunan nasional yang cepat dan berkelanjutan. Dokumen tersebut menetapkan empat kelompok prinsip panduan serta mengusulkan empat kelompok tugas dan solusi utama: pembangunan sosial-ekonomi, keuangan nasional, pinjaman dan pembayaran utang publik, serta investasi publik jangka menengah.
Untuk pembangunan sosial-ekonomi 2026-2030, Nguyen Thanh Nghi menyebut terdapat 11 tugas dan solusi kunci. Di antaranya menyatukan pemikiran dan tindakan; berinovasi dalam tata kelola dan pelaksanaan untuk mengejar pertumbuhan dua digit; menyempurnakan lembaga pembangunan yang modern dan kompetitif; mentransformasi model pertumbuhan dengan sains, teknologi, inovasi, dan transformasi digital sebagai pendorong utama; mempercepat restrukturisasi industri; mengembangkan sektor bisnis dan model ekonomi baru; serta menjaga stabilitas makro, mengendalikan inflasi, dan memastikan keseimbangan utama.
Agenda lainnya mencakup upaya membuka hambatan dan mendiversifikasi rantai pasok serta saluran modal, memperkuat terobosan di bidang sains dan teknologi, membangun budaya Vietnam yang maju dan kaya identitas, memodernisasi sistem pendidikan nasional, menarik dan memanfaatkan talenta, serta mengembangkan infrastruktur yang sinkron dan modern untuk mendorong urbanisasi dan pembangunan perkotaan.
Di bidang keuangan nasional, ia menyebut enam kelompok tugas, termasuk pengelolaan anggaran negara yang efektif dan efisien, pembangunan sistem pajak yang modern dan transparan, pemanfaatan sumber pendapatan baru untuk kebijakan anggaran dan keuangan lokal tertentu, optimalisasi penggunaan gedung perkantoran yang ada, meminimalkan pembangunan kantor dan pusat administrasi baru, serta memobilisasi dan memanfaatkan sumber daya secara efektif untuk pembangunan.
Untuk pinjaman dan pembayaran utang publik, Kesimpulan No. 18 memuat lima tugas yang disebut bersifat berkelanjutan dan jangka panjang guna menjaga keamanan dan keselamatan keuangan nasional serta keamanan utang publik. Penekanan diberikan pada penguatan manajemen risiko dan peningkatan transparansi dalam mobilisasi, penggunaan, serta pelaporan informasi utang publik, termasuk pemilihan instrumen, bentuk, volume, jatuh tempo, dan waktu pinjaman yang proaktif dan fleksibel serta terhubung dengan manajemen perbendaharaan.
Sementara itu, rencana investasi publik jangka menengah mencakup tiga tugas spesifik yang diposisikan sebagai kebutuhan strategis untuk menciptakan momentum pertumbuhan jangka panjang. Prinsip yang ditekankan adalah alokasi modal yang terkonsentrasi, terfokus, dan terarah untuk menghindari fragmentasi, dengan prioritas pada proyek nasional utama yang memiliki efek domino besar. Jumlah proyek ditargetkan berkurang setidaknya 30% dibanding periode 2021-2025, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Rencana tersebut juga menempatkan investasi publik sebagai penggerak investasi swasta dan penguatan kemitraan publik-swasta. Pemerintah diminta mempercepat penerapan perhitungan efisiensi ekonomi dan sosial sebagai dasar alokasi modal, guna meningkatkan efisiensi penggunaan investasi publik, menurunkan ICOR ke target 4,5-4,8, serta memerangi kerugian, pemborosan, dan korupsi.
Selain merinci tugas dan solusi, Komite Sentral juga meminta agar Resolusi Kongres Partai ke-14 dan resolusi serta kesimpulan Komite Sentral, Politbiro, dan Sekretariat terus dilaksanakan secara tegas, terkoordinasi, dan efektif. Untuk mempercepat penerapan Kesimpulan No. 18, Nguyen Thanh Nghi menekankan perlunya perhatian khusus dari lembaga-lembaga dalam sistem politik di semua tingkat, sektor, dan daerah agar pelaksanaannya berlangsung proaktif, mendesak, fleksibel, dan efektif.
Komite Partai Pemerintah dan Komite Partai Majelis Nasional disebut akan mengarahkan pelaporan rencana untuk dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Nasional, serta melakukan koordinasi dan penyesuaian jika terjadi fluktuasi yang berdampak signifikan pada tujuan makro dan keseimbangan anggaran negara. Departemen Propaganda dan Mobilisasi Massa Pusat bertugas memberi masukan kepada Politbiro dan Sekretariat terkait penyebaran dan promosi rutin atas pelaksanaan serta hasil kesimpulan.
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan akan dilakukan oleh Komite Partai Pemerintah bersama Departemen Kebijakan dan Strategi Pusat serta Kantor Partai Pusat, dengan laporan kepada Politbiro dan Sekretariat setiap enam bulan. Di tingkat daerah dan kementerian, sekretaris partai provinsi/kota serta komite partai pada kementerian, cabang, dan lembaga pusat diminta memimpin langsung penyusunan program, rencana, dan skenario yang spesifik dan praktis, serta memastikan pelaksanaannya serentak, tepat waktu, dan efektif.
Nguyen Thanh Nghi juga menekankan penguatan inspeksi, pengawasan, dan tindak lanjut, penyelesaian masalah secara tegas sesuai kewenangan, serta tanggung jawab penuh atas hasil pelaksanaan. Ia mendorong terciptanya kondisi yang menguntungkan bagi komunitas bisnis dan seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.
