Produk Domestik Bruto (PDB) Vietnam pada kuartal pertama diperkirakan tumbuh 7,83% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sejumlah indikator statistik juga menunjukkan kondisi makroekonomi domestik dinilai terus stabil, dengan inflasi yang tetap terkendali pada tingkat yang dianggap wajar.
Di tengah dinamika global, Komite Sentral ke-14 Partai Komunis Vietnam baru-baru ini mengeluarkan Kesimpulan No. 18 yang memuat rencana pembangunan sosial-ekonomi, keuangan nasional, pinjaman dan pembayaran kembali utang negara, serta investasi publik jangka menengah untuk periode 2026–2030. Dokumen tersebut menegaskan arah pelaksanaan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dua digit.
Sejumlah ahli menilai, kesimpulan ini menjadi salah satu yang paling rinci karena memuat 51 target pembangunan utama untuk lima tahun ke depan serta 92 tugas spesifik dengan tenggat waktu, yang dibebankan kepada komite partai pada tiap lembaga. Sebagian tugas bahkan ditargetkan rampung pada April atau kuartal kedua.
Salah satu contoh yang disebutkan adalah penugasan kepada komite partai di kementerian dan lembaga, serta komite tetap di tingkat provinsi dan kota, untuk menuntaskan rencana mengatasi hambatan pada proyek infrastruktur pada kuartal kedua. Mereka juga diminta menyelesaikan pedoman alokasi modal proyek berdasarkan hasil produksi serta mengevaluasi efisiensi investasi pada April.
Wakil Direktur Institut Penelitian Ekonomi dan Kebijakan Vietnam (VEPR), Dr. Nguyen Quoc Viet, menyatakan bahwa Partai dan Negara mendorong transformasi strategis sistem pemerintahan nasional dari negara yang memerintah dan mengelola menjadi negara yang mendorong pembangunan dengan sasaran pertumbuhan dua digit. Menurutnya, penekanan diberikan pada pengurangan hambatan kelembagaan dan kebijakan, terutama prosedural, untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, serta pembagian tanggung jawab yang jelas.
Sementara itu, Profesor Madya Dr. Le Xuan Truong dari Akademi Keuangan menilai arah kebijakan saat ini dapat diringkas sebagai “terobosan dan inovasi” dari sisi tujuan, tugas, dan solusi. Ia menyoroti percepatan pengkonkretan kebijakan, termasuk setelah Resolusi 68 yang kemudian diikuti Resolusi 198 oleh Majelis Nasional guna memperjelas kebijakan pengembangan ekonomi swasta. Ia juga mengamati Majelis Nasional telah menyusun agenda dan kegiatan spesifik untuk mengkonkretkan Kesimpulan No. 18.
Dalam pengelolaan makroekonomi, para ahli menempatkan kebijakan fiskal dan moneter sebagai dua instrumen utama. Dari sisi moneter, Bank Negara Vietnam (SBV) menyatakan bahwa di tengah tekanan kenaikan suku bunga akibat dampak pasar global, SBV tetap mempertahankan suku bunga kebijakan untuk mendukung perekonomian.
Dari sisi fiskal, para ahli menilai pemerintah telah menjalankan pembebasan dan pengurangan pajak serta biaya secara tepat waktu untuk menopang masyarakat dan pelaku usaha. Namun, mereka juga menekankan implementasi ke depan perlu lebih terfokus dan tepat sasaran, dengan konsentrasi pada reformasi kunci.
Dalam investasi publik, Vietnam sebelumnya mencatat sekitar 12.000 proyek investasi publik setiap lima tahun. Pada periode terakhir, jumlah tersebut dikurangi menjadi di bawah 5.000 agar aliran modal lebih terkonsentrasi pada proyek penting yang memiliki efek berantai. Kesimpulan No. 18 selanjutnya mengamanatkan pengurangan minimal 30% jumlah proyek dibandingkan periode 2021–2025.
Kepala Ekonom BIDV, Dr. Can Van Luc, menyebut saat ini terdapat sekitar 3.000 proyek investasi publik dengan fokus pada pelaksanaan yang baik, tepat waktu, dan berkualitas. Ia mengatakan sekitar 80% investasi selama ini mengalir ke infrastruktur, terutama transportasi, sementara sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, budaya, dan hiburan belum memperoleh porsi sepadan. Karena itu, ia menilai struktur investasi publik perlu ditinjau untuk memastikan keseimbangan, harmoni, komprehensivitas, dan inklusivitas.
Pada periode terakhir, kebijakan pembebasan dan pengurangan pajak dan biaya diterapkan secara luas. Bea masuk, pajak perlindungan lingkungan, PPN, dan pajak konsumsi khusus disebut telah dihapuskan sepenuhnya untuk sejumlah produk minyak bumi tertentu. Selain itu, pengurangan PPN sebesar 2% diberlakukan untuk sebagian besar barang dan jasa hingga akhir tahun ini.
Disebutkan pula bahwa tahun lalu lebih dari 250 triliun VND dibebaskan, dikurangi, atau diperpanjang terkait pajak, biaya, dan sewa tanah, dan kebijakan tersebut berlanjut hingga saat ini. Ke depan, para ahli merekomendasikan kebijakan fiskal yang lebih terarah untuk mendukung sektor-sektor yang membutuhkan dorongan.
Dr. Nguyen Quoc Viet menambahkan, ketika sumber daya dipusatkan pada investasi dan pembangunan, kebijakan pembebasan, penangguhan, penundaan, serta pengurangan biaya, pungutan, dan sewa tanah perlu difokuskan dan ditargetkan, sambil mengaktifkan pendorong pertumbuhan baru, misalnya pertumbuhan berbasis inovasi dan teknologi dasar.
Di luar fiskal dan moneter, para ahli juga mendorong kebijakan sisi penawaran untuk membantu bisnis memproduksi lebih banyak, lebih efisien, dan dengan biaya lebih rendah. Pengurangan biaya dapat dilakukan antara lain dengan memangkas waktu, upaya, dan biaya kepatuhan dalam prosedur administratif. Institut Penelitian Ekonomi BIDV memperkirakan reformasi kelembagaan ekonomi—seperti pengurangan prosedur administratif 10% per tahun—dapat menambah pertumbuhan sebesar 0,3–0,5 poin persentase.
Dari sisi pelaku usaha, survei terhadap lebih dari 200 bisnis oleh Badan Penelitian Pengembangan Ekonomi Swasta (Badan IV) menunjukkan hampir 65% bisnis terdampak kenaikan harga bahan bakar, yang diperkirakan memengaruhi produksi dan aktivitas usaha. Kondisi ini mendorong kebutuhan penyesuaian strategi di tingkat perusahaan.
Biaya pengiriman disebut menjadi tantangan terbesar yang menekan harga input. Data Asosiasi Layanan Logistik menunjukkan tarif pengiriman rute Eropa dan Amerika meningkat 15–20% setiap pekan, sehingga bisnis ekspor memprioritaskan upaya menekan biaya logistik.
Wakil Direktur Jenderal Divisi Bisnis Internasional GC Food Joint Stock Company, Nguyen Diep Phap, mengatakan perusahaannya bekerja sama dengan perusahaan pengiriman barang untuk mendapatkan harga terbaik, memesan ruang lebih awal, melakukan negosiasi harga, hingga mengubah ketentuan dari CIF menjadi FOB agar pelanggan dapat lebih proaktif menangani biaya pengiriman dan perusahaan dapat mengendalikan pengeluaran.
Di sisi lain, sebagian pelaku usaha menilai ada peluang di balik krisis karena dapat menjadi momentum transformasi dan adaptasi pasar secara berkelanjutan. Wakil Direktur Jenderal Layanan Audit PwC Vietnam, Nguyen Hoang Nam, menekankan perusahaan perlu fokus pada prioritas seperti pengelolaan arus kas, manajemen rantai pasokan, pencarian alternatif rantai pasokan, serta penguatan manajemen risiko jangka pendek untuk menjaga keamanan usaha.
Para ahli menilai prioritas utama saat ini tetap menjaga stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, dan menstabilkan nilai tukar. Dengan koordinasi yang selaras antara kebijakan fiskal dan moneter, perekonomian diharapkan memiliki kekuatan dan momentum untuk menghadapi tantangan sekaligus membuka potensi pertumbuhan yang lebih tinggi pada periode mendatang.
