Vietnam meluncurkan Bursa Kerja Nasional sebagai upaya memperkuat keterkaitan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja melalui infrastruktur digital. Inisiatif ini hadir di tengah besarnya pasar tenaga kerja Vietnam yang disebut mencakup lebih dari 53,6 juta pekerja, hampir 1 juta bisnis, serta jutaan perusahaan produksi dan bisnis, koperasi, dan usaha rumah tangga.
Pembentukan Bursa Kerja Nasional berangkat dari kebutuhan mendesak pasar tenaga kerja ketika informasi dinilai masih terfragmentasi, tidak konsisten, dan kemampuan menghubungkan pekerja dengan pengusaha terbatas. Pembangunan dan pengoperasian sistem ini juga disebut sebagai langkah konkret dalam mengimplementasikan kebijakan Partai dan Pemerintah terkait pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, serta transformasi digital nasional, termasuk Resolusi No. 57-NQ/TW Politbiro dan Resolusi No. 71/NQ-CP Pemerintah.
Kementerian Dalam Negeri menugaskan Departemen Ketenagakerjaan untuk memimpin pembangunan dan penyempurnaan Bursa Kerja Nasional dengan berkoordinasi bersama unit terkait dan Grup Pos dan Telekomunikasi Vietnam (VNPT). Kementerian juga menyatakan akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menghubungkan dan mengintegrasikan data, serta memastikan keamanan dan keselamatan informasi sebelum sistem dioperasikan.
Dalam sambutan pada upacara pelantikan, Do Thanh Binh—Anggota Komite Sentral Partai, Wakil Kepala Departemen Organisasi Pusat, sekaligus Menteri Dalam Negeri—menekankan bahwa Bursa Kerja Nasional merupakan infrastruktur digital yang penting untuk memastikan pasar tenaga kerja berjalan lancar dan transparan, sesuai mekanisme pasar, serta mampu menghubungkan penawaran dan permintaan. Ia menyebut peluncuran ini bukan hanya kemajuan teknologi, tetapi juga menjadi bukti pemikiran inovatif dan tindakan tegas Kementerian Dalam Negeri dalam proses transformasi digital.
Menurut Kementerian Dalam Negeri, Bursa Kerja Nasional tidak hanya diposisikan sebagai alat teknologi, melainkan sebagai infrastruktur digital penting bagi pasar tenaga kerja yang menyediakan konektivitas terpadu dari tingkat pusat hingga daerah. Bagi lembaga pengelola negara, platform ini ditujukan sebagai alat untuk mengelola dan mengatur pasar tenaga kerja, meningkatkan kualitas manajemen dan organisasi layanan ketenagakerjaan, serta menjadi dasar dalam membangun dan menerapkan kebijakan terkait ketenagakerjaan, pekerjaan, dan jaminan sosial.
Di tingkat lokal, Departemen Dalam Negeri, Pusat Layanan Ketenagakerjaan, dan lembaga terkait akan terhubung dalam satu platform untuk memperbarui serta berbagi data, menyelenggarakan bursa kerja, dan mendukung pekerja maupun pelaku usaha. Untuk pekerja, sistem ini disebut memperluas peluang akses ke pekerjaan secara cepat, transparan, dan tanpa batasan administratif. Platform juga menyediakan saran pekerjaan berbasis AI yang merekomendasikan posisi paling sesuai dengan keterampilan dan pengalaman, serta mendukung pembuatan profil, pencarian kerja, pengajuan lamaran, dan partisipasi dalam pameran kerja daring.
Bagi dunia usaha, Bursa Kerja Nasional diharapkan membantu menekan biaya perekrutan dan mempersingkat waktu pencarian tenaga kerja melalui jaringan kandidat berskala nasional, sekaligus memperluas akses terhadap sumber daya manusia. Kementerian menyatakan, selama beroperasi sistem ini akan berkontribusi pada standardisasi dan interkoneksi data pasar tenaga kerja, meningkatkan efisiensi manajemen negara, membantu daerah memantau fluktuasi tenaga kerja secara cermat, memudahkan bisnis memperoleh tenaga kerja yang lebih sesuai, serta membuka akses kerja yang lebih terbuka dan mudah bagi pekerja.
Sejumlah perwakilan komunitas bisnis asing turut menyampaikan pandangan. Nguyen Hai Minh, Wakil Presiden Asosiasi Bisnis Eropa di Vietnam, mengatakan perusahaan asing masih menghadapi kesulitan menemukan tenaga kerja terampil yang sesuai, terutama di sektor manufaktur teknologi tinggi, teknologi digital, dan logistik. Ia menilai kebutuhan bukan sekadar jumlah pekerja, melainkan kemampuan untuk segera memenuhi persyaratan pekerjaan. Karena itu, ia menyebut implementasi Bursa Kerja Nasional sebagai langkah yang dihargai, serta dapat berperan penting dalam menghubungkan penawaran dan permintaan, mengurangi waktu dan biaya perekrutan, meningkatkan transparansi pasar, dan memungkinkan pertukaran informasi yang lebih tepat waktu antara bisnis dan pekerja.
Sementara itu, Ko Tae Yeon, Presiden Kamar Dagang Korea di Vietnam (Korcham), menilai peluncuran Bursa Kerja Nasional bukan sekadar pengenalan platform teknologi baru, melainkan “titik awal penting” bagi pasar tenaga kerja dan sistem layanan ketenagakerjaan Vietnam. Dari sudut pandang bisnis, ia menekankan bahwa sumber daya manusia berkaitan langsung dengan aktivitas produksi, mulai dari kualitas dan jadwal pengiriman hingga rencana investasi jangka panjang. Komunitas bisnis Korea, menurutnya, berharap platform ini dapat berperan praktis dalam menghubungkan perusahaan dan pekerja secara lebih efektif serta meningkatkan kepercayaan terhadap berfungsinya pasar tenaga kerja.
