Perekonomian Vietnam pada kuartal pertama tercatat mempertahankan stabilitas makro dengan inflasi yang dinilai masih terkendali. Sejumlah indikator menunjukkan momentum pertumbuhan tetap terjaga, meski pemerintah menilai tekanan pengelolaan ekonomi makro akan tetap besar pada kuartal kedua, terutama terkait inflasi, nilai tukar, dan suku bunga.
Dalam laporan kinerja kuartal pertama, industri dan konstruksi disebut terus berperan sebagai pendorong pertumbuhan. Sektor jasa dan pariwisata juga pulih kuat, ditandai dengan kenaikan jumlah pengunjung internasional lebih dari 12%.
Indeks harga konsumen (IHK) rata-rata pada kuartal pertama meningkat 3,51%. Dari sisi fiskal, pendapatan anggaran negara selama tiga bulan pertama mencapai 32,8% dari proyeksi, naik 11,4% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Aktivitas perdagangan dan investasi juga menguat. Total omzet impor dan ekspor meningkat sekitar 23%, sementara total investasi sosial naik 10,7%. Investasi asing langsung (FDI) yang terdaftar meningkat 42,9%, sedangkan FDI yang diimplementasikan naik 9,1%—disebut sebagai level tertinggi pada kuartal pertama sejak 2021.
Jumlah bisnis yang masuk dan kembali ke pasar meningkat tajam menjadi sekitar 96.000 unit, naik lebih dari 31% dibanding periode yang sama. Pemerintah juga melanjutkan dorongan pada bidang ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan transformasi digital, termasuk implementasi sejumlah proyek berskala besar. Reformasi administrasi serta upaya memperbaiki iklim investasi dan bisnis turut dipercepat, dengan kinerja pemerintah daerah dinilai pada dasarnya stabil.
Meski demikian, pemerintah memperkirakan kuartal kedua akan menghadapi banyak kesulitan dan tantangan, terutama bagi ekonomi yang terbuka dan rentan terdampak dinamika global. Dalam rapat rutin pemerintah pada Maret, ditegaskan bahwa tekanan pengelolaan situasi makroekonomi tetap signifikan, terutama pada inflasi, nilai tukar, dan suku bunga. Pemerintah juga menilai pertumbuhan belum mencapai target yang ditetapkan, dan sebagian pelaku usaha masih menghadapi kesulitan.
Untuk mendukung target pertumbuhan 10% atau lebih pada 2026 dan sepanjang periode yang ditetapkan, pemerintah menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi makro dan memastikan keseimbangan utama perekonomian. Pemerintah juga menilai perlu segera memperbarui skenario pertumbuhan dan inflasi, serta meningkatkan kemandirian ekonomi agar dapat merespons guncangan eksternal secara cepat.
Dalam pengendalian harga, pemerintah menyoroti perlunya kebijakan yang fleksibel untuk mengelola harga bahan bakar melalui pajak, biaya, dan instrumen dana stabilisasi guna membatasi laju kenaikan harga domestik. Selain itu, peta jalan penyesuaian harga barang dan layanan yang dikelola negara—seperti listrik, layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan publik—diminta ditinjau ulang agar tidak menimbulkan tekanan inflasi secara bersamaan.
Di luar kebijakan makro, pemerintah menempatkan penyempurnaan kelembagaan dan hukum sebagai prioritas. Mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal dan Presiden To Lam pada sesi pembukaan Sidang Pertama Majelis Nasional ke-16, pemerintah menilai bahwa meski sistem hukum telah mengalami peningkatan signifikan, masih terdapat tumpang tindih, kontradiksi, dan kurangnya keterkaitan. Sejumlah aturan juga dinilai belum jelas, tidak stabil, dan belum mengikuti perkembangan, sehingga meningkatkan biaya kepatuhan, memperlambat peluang pembangunan, serta menyulitkan warga, dunia usaha, dan aparat penegak hukum.
Karena itu, pemerintah mendorong peninjauan komprehensif terhadap sistem hukum untuk menyempurnakan struktur sistem hukum nasional, sekaligus mengatasi situasi “hukum yang membatasi”, aturan yang tumpang tindih, serta praktik pengalihan tanggung jawab ke dokumen hukum di bawah undang-undang. Targetnya, hukum yang telah disahkan dapat diterapkan secara efektif, mudah dipahami masyarakat, mudah dijalankan dunia usaha, dan mudah diimplementasikan lembaga pemerintah.
Pemerintah juga menyerukan reformasi mendasar dalam pola pikir penyusunan undang-undang menuju pendekatan yang berorientasi pada pembangunan. Dalam kerangka ini, undang-undang tidak hanya mengatur praktik yang sudah ada, tetapi juga membuka jalan bagi hal-hal baru, membentuk masa depan, serta memperkuat daya saing nasional. Untuk isu dan model baru, pemerintah menilai diperlukan pendekatan yang tepat, termasuk program percontohan dengan pengawasan guna menciptakan ruang inovasi.
