Majelis Nasional Vietnam mendengarkan laporan Wakil Perdana Menteri Nguyen Van Thang mengenai usulan Rencana Pembangunan Sosial-Ekonomi lima tahun periode 2026-2030 dalam sidang pleno di Aula Majelis, Rabu sore (9/4). Pemerintah menargetkan pertumbuhan yang cepat dan berkelanjutan, dengan upaya mencapai pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 10% atau lebih pada 2026 serta rata-rata periode 2026-2030, sembari menjaga stabilitas ekonomi makro.
Dalam laporan tersebut, Pemerintah menilai situasi global pada 2026-2030 akan terus berubah cepat, kuat, dan sulit diprediksi. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan 2030 dan visi 2045 serta menghindari jebakan pendapatan menengah, Pemerintah juga menargetkan PDB per kapita mencapai 8.500 dolar AS pada 2030, atau 1,7 kali lebih tinggi dibanding 2025. Selain itu, Pemerintah menekankan pentingnya menjaga lingkungan yang damai dan stabil serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat menikmati hasil pembangunan.
Pemerintah mengajukan kepada Majelis Nasional lima prinsip panduan, 59 target utama, 11 kelompok solusi prioritas untuk periode 2026-2030, serta 92 tugas yang perlu segera dilaksanakan pada 2026. Salah satu fokus utamanya adalah penyempurnaan kerangka kelembagaan untuk pembangunan yang komprehensif, modern, dan kompetitif guna mendorong pertumbuhan terobosan dan membentuk model pertumbuhan baru.
Sejumlah langkah yang disoroti mencakup pergeseran metode pengelolaan negara dari pendekatan “pra-persetujuan” ke “pasca-persetujuan”, peningkatan efektivitas penegakan hukum, penyempurnaan standar dan norma ekonomi-teknis, serta penghapusan hambatan dan kendala bagi investasi dan bisnis, termasuk untuk pengembangan ekonomi digital. Pemerintah juga menargetkan percepatan reformasi prosedur administrasi dengan ambisi menempatkan lingkungan investasi Vietnam di antara tiga negara teratas ASEAN dan 30 negara teratas dunia pada 2028. Pemberantasan korupsi, praktik negatif, dan pemborosan turut ditegaskan sebagai agenda penguatan.
Dalam aspek ekonomi, Pemerintah menekankan transformasi model pertumbuhan, percepatan restrukturisasi industri dan sektor, serta pengembangan bidang usaha dan model ekonomi baru. Upaya ini dilakukan melalui pembaruan pendorong pertumbuhan tradisional, pemanfaatan ruang pengembangan baru, modernisasi industri nasional, penguatan pasar domestik sebagai pilar pertumbuhan, serta perluasan dan diversifikasi pasar agar Vietnam dapat berpartisipasi lebih dalam pada rantai pasokan strategis.
Sejalan dengan target pertumbuhan tinggi, Pemerintah menegaskan perlunya menjaga stabilitas ekonomi makro, mengendalikan inflasi, memastikan keseimbangan utama, serta mencegah krisis ekonomi. Koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan makro lainnya direncanakan dilakukan secara sinkron dan fleksibel. Pemerintah juga menargetkan pengembangan pasar modal sebagai saluran mobilisasi modal jangka panjang, modernisasi sistem lembaga kredit, percepatan penanganan lembaga kredit yang lemah dan saling terkait, serta penguatan stabilitas dan keamanan sistem keuangan.
Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, Pemerintah mengarahkan penguatan inovasi dan transformasi digital dengan penyempurnaan institusi dan hukum serta penghapusan hambatan dalam aktivitas riset dan inovasi, disertai pendekatan yang mengaitkan hasil dan penerimaan risiko yang terkendali. Akuisisi, transfer, penerapan, dan penguasaan teknologi dasar, strategis, dan digital diprioritaskan, termasuk penekanan pada riset dasar. Pangsa ekonomi digital terhadap PDB pada 2030 diproyeksikan sekitar 30%.
Rencana tersebut juga memuat agenda pembangunan budaya dan sumber daya manusia. Pemerintah menyatakan komitmen membangun budaya Vietnam yang maju dan kaya identitas nasional, mengembangkan industri budaya, hiburan, serta ekonomi warisan budaya, sekaligus mempersempit kesenjangan akses budaya antarwilayah dan kelompok sosial. Pada sektor pendidikan, pemerintah menargetkan modernisasi sistem pendidikan, peningkatan kualitas pelatihan, penarikan dan pemanfaatan talenta terutama di bidang teknik dan teknologi, serta pengembangan sejumlah perguruan tinggi berorientasi riset agar setara dengan negara maju. Transformasi digital dan penerapan teknologi digital serta kecerdasan buatan dalam pendidikan juga didorong.
Untuk infrastruktur, Pemerintah menargetkan pembangunan sistem yang sinkron dan modern, termasuk percepatan proyek jalan tol, pelabuhan laut gerbang yang terhubung dengan transshipment internasional, bandara utama, rel kereta api berkecepatan tinggi pada poros Utara–Selatan, rel penghubung internasional, serta kereta perkotaan. Pada 2030, Vietnam menargetkan pengoperasian lebih dari 5.000 km jalan tol. Pemerintah juga menekankan pengembangan infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan tinggi sekaligus memastikan keamanan energi, serta memprioritaskan investasi dan modernisasi infrastruktur digital, pengembangan basis data nasional, basis data besar, dan pusat data besar. Proyek-proyek yang tertunda disebut akan ditangani secara tegas.
Di bidang sosial, Pemerintah menyatakan akan mengelola pembangunan sosial berkelanjutan dengan memastikan kemajuan dan kesetaraan sosial serta memperhatikan kehidupan masyarakat. Agenda yang diuraikan mencakup pembangunan sistem jaminan sosial berlapis yang modern dan fleksibel, pengembangan pasar tenaga kerja yang modern dan terintegrasi, dorongan bagi penciptaan kekayaan yang sah dan pembentukan kelas menengah yang kuat, serta promosi perumahan sosial dan perumahan komersial terjangkau. Pemerintah juga menargetkan sistem layanan kesehatan yang adil, berkualitas, dan efisien, pengendalian epidemi, serta implementasi kebijakan bagi veteran perang, penerima manfaat kebijakan, minoritas etnis, dan kelompok agama.
Aspek lingkungan dan perubahan iklim turut menjadi perhatian, termasuk peningkatan efisiensi pengelolaan dan pemanfaatan lahan serta sumber daya, terutama sumber daya laut dan unsur tanah jarang. Pemerintah juga menargetkan penanganan polusi udara, banjir, dan kemacetan lalu lintas di kota-kota besar seperti Hanoi dan Ho Chi Minh City.
Dalam urusan pertahanan dan luar negeri, Pemerintah menegaskan penguatan pertahanan dan keamanan nasional serta konsistensi kebijakan luar negeri yang independen, mandiri, damai, bersahabat, kooperatif, dan berorientasi pembangunan, dengan pendekatan multilateralisme dan diversifikasi. Pemerintah juga menekankan pentingnya analisis dan peramalan situasi internasional untuk menyiapkan skenario respons yang tepat waktu dan proaktif.
Nguyen Van Thang menyatakan, dalam proses implementasi, Pemerintah akan terus mengarahkan lembaga terkait untuk memantau situasi secara cermat, melakukan prediksi dan penilaian dampak, serta menyiapkan solusi pengelolaan yang proaktif, fleksibel, tepat waktu, dan efektif guna memastikan target tercapai.
Sementara itu, Ketua Komite Ekonomi dan Keuangan Majelis Nasional, Phan Van Mai, dalam tinjauan atas pengajuan Pemerintah, menilai rencana lima tahun 2021-2025 berjalan di tengah konteks bergejolak akibat pandemi, risiko geopolitik, persaingan strategis, serta tuntutan transformasi hijau dan digital yang menekan pertumbuhan. Ia menyebut dua tahun pertama sangat terdampak COVID-19, sedangkan periode berikutnya mencatat reformasi penting pada institusi, struktur organisasi, sektor swasta, dan infrastruktur strategis yang menjadi dasar pembangunan jangka panjang.
Komite menyampaikan bahwa selama 2021-2025 terdapat 22 dari 26 target yang tercapai atau terlampaui, dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 6,2% yang menunjukkan perbaikan signifikan pada tahun-tahun terakhir. Capaian itu dinilai mencerminkan peningkatan kapasitas tata kelola, kemampuan beradaptasi, serta ketahanan ekonomi, diikuti terjaganya stabilitas makroekonomi, mulai terbentuknya pendorong pertumbuhan baru, dan menguatnya kepercayaan pasar sebagai fondasi bagi periode 2026-2030. Namun, empat target utama disebut belum tercapai atau baru tercapai secara perkiraan sehingga memerlukan analisis lebih cermat untuk menemukan solusi pada fase berikutnya.
Terkait rencana 2026-2030, Komite Ekonomi dan Keuangan menilai tantangan pada 2026 dan periode selanjutnya akan lebih berat dibanding periode sebelumnya, sehingga penyusunan dan pelaksanaan rencana perlu ditempatkan dalam konteks baru dengan tuntutan lebih tinggi pada kualitas pertumbuhan, kemandirian, dan ketahanan ekonomi. Komite pada dasarnya menyetujui pandangan, tujuan umum, indikator utama, serta 11 kelompok tugas dan solusi yang disampaikan Pemerintah, sembari mengingatkan adanya tekanan pada keseimbangan anggaran serta mobilisasi dan pemanfaatan modal investasi di tengah kebutuhan sumber daya yang tinggi untuk pertumbuhan.
Komite juga menekankan beberapa isu, antara lain perlunya perbaikan kelembagaan sebagai terobosan strategis yang tidak hanya mengubah dokumen hukum, tetapi meningkatkan kualitas, konsistensi, dan efektivitas implementasi, termasuk mengatasi tumpang tindih dan pertentangan regulasi. Selain itu, mengejar pertumbuhan tinggi dan menjaga stabilitas makro secara bersamaan disebut sebagai tantangan besar yang memerlukan pengelolaan kebijakan yang bijaksana, fleksibel, dan disiplin, termasuk penguatan disiplin anggaran serta pengendalian dampak terhadap inflasi, nilai tukar, dan pasar keuangan.
Komite turut menyoroti perlunya peta jalan yang jelas untuk pembentukan model pertumbuhan baru, penanganan hambatan energi melalui pengembangan infrastruktur dan penyempurnaan pasar listrik, serta prioritas pada proyek infrastruktur strategis dengan evaluasi efisiensi investasi yang lebih kuat. Penguatan kapasitas internal melalui restrukturisasi rantai pasokan, pengembangan industri dalam negeri, dan peningkatan keterkaitan dengan sektor FDI juga dinilai penting, dengan sektor swasta dipandang sebagai pendorong utama, sementara perusahaan milik negara diarahkan fokus pada sektor kunci dan penting.
Selain itu, Komite menegaskan pembangunan ekonomi perlu dikaitkan dengan kemajuan sosial, kesetaraan, dan keberlanjutan tanpa mengorbankan lingkungan dan kesejahteraan. Pengembangan budaya dan sumber daya manusia disebut sebagai landasan spiritual sekaligus pendorong endogen bagi pembangunan, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia berkualitas tinggi dan adaptasi terhadap penuaan penduduk serta perubahan pasar tenaga kerja. Komite juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas manajemen dan pelaksanaan organisasi, memperjelas mekanisme penugasan, koordinasi, inspeksi, dan pengawasan, serta memperkuat pemberantasan korupsi, pemborosan, dan kepentingan pribadi agar implementasi kebijakan transparan dan efektif.
