Unit Pengelola Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa (UPK BKAD) Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, menggelar pelatihan manajemen keuangan dan usaha bagi kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Kamis (9/4/2026). Kegiatan berlangsung di Wisata Tengah Sawah (WTS), Kecamatan Mayong.

Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan literasi keuangan sekaligus memperkuat tata kelola administrasi kelompok, sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Camat Mayong, Muh. Taufik, S.STP., M.M., menyatakan dukungannya terhadap pelatihan tersebut. Menurutnya, penguasaan administrasi yang baik menjadi kunci membangun transparansi dan kepercayaan, baik di internal kelompok maupun kepada UPK sebagai lembaga pemberi pinjaman.

“Harapan kami, kelompok wanita simpan pinjam ini semakin tertib administrasi. Dengan hasil yang baik dan transparan, sesama anggota bisa saling memahami. Administrasi itu penting sebagai bukti pertanggungjawaban kita kepada UPK,” ujar Taufik.

Ia menambahkan, peningkatan kapasitas anggota yang dilakukan secara berkelanjutan dinilai dapat berdampak pada kesehatan keuangan UPK. Jika UPK berkembang dan memperoleh keuntungan, manfaatnya diharapkan kembali ke masyarakat melalui bantuan sosial maupun program pemberdayaan.

Ketua UPK Mayong, Badrudin, menjelaskan pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen untuk melanjutkan semangat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Ia menegaskan fokus kegiatan tidak hanya pada penyaluran dana, tetapi juga pembentukan budaya manajemen usaha yang sehat.

“Kami ingin meneruskan agenda yang sudah bagus ini. Ibu-ibu yang sebelumnya kurang memperhatikan manajemen keuangan, laba rugi, hingga jejaring usaha, kini kita bimbing teknis administrasinya, terutama bagi kelompok baru yang mengakses pinjaman tahun ini,” kata Badrudin.

Selain edukasi manajerial, UPK juga disebut berperan dalam melindungi masyarakat dari praktik rentenir. Meski proses di UPK memerlukan kelengkapan administrasi, hal itu dinilai sebagai langkah edukatif agar usaha warga dapat terpantau dan dikelola dengan lebih baik.

Di tengah kecenderungan sebagian masyarakat yang menginginkan proses instan, UPK Mayong menyatakan tetap melakukan pendampingan. Badrudin menargetkan program dapat menjangkau setiap RT dan Dasawisma di seluruh Kecamatan Mayong guna mendorong inklusi keuangan hingga tingkat akar rumput.

Sebagai inovasi layanan, UPK Mayong juga memperluas akses dengan memfasilitasi pendaftaran kelompok BPJS Ketenagakerjaan bagi warga yang belum membutuhkan pinjaman modal.

“Harapan kami, masyarakat bisa mengakses lembaga keuangan yang benar, legal, dan ringan. Bagi yang belum butuh dana, kami fasilitasi dengan minimal dua program BPJS Ketenagakerjaan. Dengan begitu, setiap RT memiliki akses dan sinergi dengan UPK Mayong,” pungkasnya.