Anggota Majelis Nasional ke-16 sekaligus Ketua Dewan Direksi Agribank, To Huy Vu, menilai konteks global saat ini semakin fluktuatif dan sulit diprediksi. Menurutnya, risiko tidak hanya bersumber dari dalam negeri, tetapi juga dapat menyebar cepat dari faktor eksternal. Perubahan kebijakan di berbagai negara, kata dia, dapat segera berdampak pada pasar domestik.
Ia juga menyoroti meningkatnya tekanan di dalam negeri yang saling terkait, mulai dari kenaikan suku bunga dan perbedaan harga emas hingga persoalan likuiditas, di tengah kebutuhan mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi.
Dalam pidatonya pada sebuah seminar, To Huy Vu menekankan bahwa ledakan teknologi digital dan kecerdasan buatan turut mengubah lingkungan informasi secara mendasar. Ia menyebut berita palsu, video palsu, dan konten yang mendistorsi kebijakan kini semakin canggih dan mudah menyebar dengan sangat cepat, sehingga menimbulkan guncangan psikologis dan mengikis kepercayaan pasar.
Bagi sektor perbankan yang dinilainya sangat sensitif terhadap kepercayaan, informasi keliru dapat berdampak negatif secara langsung. Karena itu, ia menilai komunikasi kebijakan tidak boleh tertinggal sekadar menjadi penjelasan setelah keputusan diambil, melainkan perlu menjadi bagian integral dari proses perencanaan dan implementasi kebijakan.
“Jika diimplementasikan dengan benar, komunikasi dapat berkontribusi dalam membentuk ekspektasi, menciptakan konsensus, dan meminimalkan reaksi negatif dari pasar,” ujar To Huy Vu.
Dari sisi praktik, ia menguraikan tiga tugas inti komunikasi kebijakan dalam situasi saat ini. Pertama, kemampuan menstabilkan ekspektasi pasar. Ketika arah dan tujuan kebijakan disampaikan secara jelas, reaksi pasar dinilai akan lebih konsisten sehingga kebijakan lebih efektif. Sebaliknya, kekurangan informasi atau pesan yang tidak konsisten dapat memicu fluktuasi yang sulit dikendalikan.
Kedua, membangun dan melindungi kepercayaan publik. Menurutnya, kepercayaan bukan hanya faktor psikologis, melainkan fondasi stabilitas makroekonomi. Jika warga dan pelaku usaha tidak percaya pada kebijakan atau merasakan inkonsistensi, respons yang muncul dapat berlawanan dengan tujuan pemerintah dan berisiko menimbulkan ketidakstabilan.
Ketiga, komunikasi berperan dalam pencegahan dan pengelolaan krisis. Dalam isu sensitif seperti pengelolaan kredit, nilai tukar, atau restrukturisasi sistem perbankan, ia menilai penyediaan informasi resmi yang tepat waktu dan transparan menjadi penting. Langkah ini dinilainya membantu mencegah psikologi massa yang negatif, membatasi penyebaran risiko, dan mendukung stabilitas pasar.
Terkait penguatan komunikasi kebijakan perbankan dalam konteks baru, To Huy Vu mendorong pergeseran dari komunikasi reaktif menuju komunikasi proaktif. Ia menyebut pendekatan ini menuntut antisipasi reaksi pasar pada setiap siklus dan perkembangan kebijakan, sehingga skenario dan rencana implementasi dapat tersinkronisasi.
Ia juga menekankan perlunya riset pasar yang menyeluruh, termasuk analisis perilaku dan reaksi publik, untuk menentukan metode pelaporan serta takaran informasi yang tepat pada setiap tahap sebelum, selama, dan setelah kebijakan dikeluarkan.
Selain itu, ia mendorong penguatan komunikasi berbasis data dan analisis skenario. Dalam kondisi audiens yang semakin beragam, komunikasi kebijakan dinilai tidak cukup hanya memuat data atau informasi teknis, tetapi perlu dijelaskan secara logis dan jelas agar berbagai kelompok masyarakat dapat memahami maksud dan tindakan pemerintah.
To Huy Vu turut menyinggung pentingnya kuantifikasi komunikasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya kecerdasan buatan dan model bahasa skala besar. Menurutnya, alat semacam ini dapat digunakan untuk mensimulasikan respons penerima dalam lingkungan simulasi, sehingga membantu menilai dampak kebijakan lebih awal dan menyesuaikan metode komunikasi bila diperlukan.
Dari sisi lain, ia menilai peningkatan kapasitas komunikasi perbankan komersial juga krusial. Bank disebut bukan hanya penerima manfaat kebijakan, melainkan mitra yang berperan sebagai “perpanjangan” komunikasi Bank Negara Vietnam. Karena itu, ia menekankan perlunya koordinasi yang lancar agar komunikasi antara Bank Negara Vietnam dan bank-bank komersial tetap terhubung dan konsisten, sehingga mendukung implementasi kebijakan terkait suku bunga, layanan, maupun biaya.
Ia menutup dengan menegaskan pentingnya komunikasi kebijakan yang dirancang dua arah. Selain menyampaikan informasi, mekanisme umpan balik dan pengukuran penerimaan pasar perlu dibangun dengan mendengarkan opini publik untuk menyesuaikan pesan. Menurutnya, pemahaman atas reaksi publik akan membantu lembaga pengatur menyesuaikan isi dan metode komunikasi dengan kondisi nyata.
“Dalam konteks di mana kepercayaan telah menjadi aset inti, meningkatkan komunikasi kebijakan adalah kunci untuk menjaga stabilitas pasar dan meningkatkan efektivitas manajemen makroekonomi,” kata To Huy Vu.
