Isu pemangkasan tender proyek PLTS menjadi perbincangan karena menyentuh dua kata kunci yang sensitif di Indonesia: percepatan dan penunjukan.

Ketika Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan perusahaan kompeten bisa langsung ditunjuk, publik membaca sinyal perubahan cara negara menggerakkan energi surya.

Di satu sisi, Indonesia butuh lompatan cepat menuju energi bersih.

Di sisi lain, proses pengadaan selalu terkait pertanyaan tentang akuntabilitas, harga yang wajar, dan peluang yang setara.

Karena itu, isu ini menjadi tren.

Bukan semata soal PLTS, melainkan tentang bagaimana keputusan publik diambil saat waktu terasa mendesak.

-000-

Apa yang Dibicarakan Publik

Judul yang beredar menyebut rencana memangkas tender PLTS.

Intinya, perusahaan yang dinilai kompeten dapat langsung ditunjuk.

Dalam bahasa kebijakan, ini menggeser mekanisme dari kompetisi terbuka menuju seleksi yang lebih ringkas.

Perubahan mekanisme selalu memunculkan dua reaksi yang sama-sama masuk akal.

Kelompok pertama melihat efisiensi dan percepatan.

Kelompok kedua mengkhawatirkan ruang abu-abu dalam penilaian “kompeten”.

Perdebatan itu yang mengangkat isu ini ke ruang publik.

-000-

Mengapa Isu Ini Menjadi Tren: Tiga Alasan

Pertama, PLTS adalah simbol energi masa depan yang paling mudah dibayangkan publik.

Panel surya terlihat nyata di atap, lahan, dan kawasan industri.

Ketika mekanisme pengadaannya berubah, orang merasa masa depan itu ikut dipertaruhkan.

Kedua, kata “penunjukan langsung” memicu memori kolektif tentang risiko tata kelola.

Di Indonesia, pengadaan barang dan jasa kerap menjadi titik rawan persepsi konflik kepentingan.

Akibatnya, perubahan prosedur cepat menjadi topik yang mudah viral.

Ketiga, publik sedang sensitif pada isu biaya hidup dan tarif energi.

Orang mengaitkan harga proyek dengan dampaknya ke tarif listrik, pajak, atau beban fiskal.

Walau hubungan sebab-akibatnya tidak selalu sederhana, naluri publik bekerja melalui kekhawatiran yang wajar.

-000-

Kecepatan yang Dikejar, Risiko yang Mengintai

Transisi energi bukan hanya perubahan teknologi.

Ia adalah perubahan sistem, dari perencanaan, jaringan, pembiayaan, hingga tata kelola proyek.

Dalam sistem yang kompleks, tender sering dipandang sebagai alat untuk menemukan harga terbaik.

Tender juga menjadi mekanisme pembanding kualitas, rekam jejak, dan kemampuan teknis.

Namun tender memerlukan waktu, sumber daya, dan administrasi yang panjang.

Di sektor yang bergerak cepat, keterlambatan bisa membuat biaya meningkat.

Rantai pasok panel surya, suku cadang, dan jasa konstruksi dapat berubah karena kurs dan permintaan global.

Maka argumen percepatan memiliki pijakan rasional.

Masalahnya, percepatan sering menuntut penyederhanaan.

Dan penyederhanaan tanpa pagar pengaman bisa melemahkan kepercayaan publik.

-000-

Di Mana Letak “Kompeten” Ditentukan

Kata “kompeten” terdengar sederhana, tetapi penilaiannya tidak.

Kompetensi bisa berarti kemampuan teknis, pengalaman proyek, kesehatan keuangan, hingga kepatuhan pada standar keselamatan.

Kompetensi juga bisa mencakup kemampuan mengelola risiko lingkungan dan sosial.

Jika penunjukan langsung dilakukan, publik akan bertanya: siapa yang menilai, dengan kriteria apa, dan bagaimana hasilnya diaudit.

Dalam pengadaan modern, kejelasan kriteria adalah separuh dari legitimasi.

Tanpa itu, keputusan yang mungkin efektif tetap terlihat rapuh.

Karena persepsi menjadi bagian dari stabilitas kebijakan.

-000-

Kaitan dengan Isu Besar Indonesia: Energi, Industri, dan Kepercayaan

Isu ini terhubung dengan agenda besar Indonesia tentang ketahanan energi.

Ketahanan tidak hanya berarti pasokan cukup, tetapi juga biaya terjangkau dan sistem yang tahan guncangan.

Energi surya menjanjikan diversifikasi.

Namun diversifikasi hanya berhasil jika proyek berjalan tepat waktu dan tepat biaya.

Isu ini juga terkait industrialisasi.

PLTS bukan sekadar pembangkit, melainkan ekosistem industri dari komponen, EPC, hingga layanan operasi dan pemeliharaan.

Ketika mekanisme pengadaan berubah, peta peluang bagi pelaku usaha ikut berubah.

Di titik ini, negara sedang menimbang dua nilai.

Nilai pertama adalah kecepatan untuk mengejar target pembangunan.

Nilai kedua adalah kepercayaan publik terhadap proses.

Tanpa kepercayaan, kebijakan cepat bisa kehilangan daya dorong sosial.

-000-

Riset yang Relevan: Mengapa Tata Kelola Menentukan Biaya

Dalam literatur kebijakan publik, proses pengadaan dipandang memengaruhi efisiensi belanja.

Kompetisi cenderung menekan harga, tetapi tidak selalu menghasilkan proyek paling cepat.

Sebaliknya, penunjukan bisa mempercepat, tetapi membutuhkan kontrol yang lebih kuat.

Riset tata kelola juga menekankan pentingnya transparansi sebagai alat pencegah biaya membengkak.

Transparansi berarti dokumen, kriteria, dan evaluasi dapat ditelusuri.

Akuntabilitas berarti ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban ketika proyek gagal.

Dalam proyek infrastruktur, risiko pembengkakan biaya sering muncul dari perubahan lingkup, keterlambatan, dan kontrak yang lemah.

Karena itu, mekanisme cepat harus diimbangi kontrak yang ketat dan audit yang jelas.

Di sektor energi, kepastian aturan juga memengaruhi biaya modal.

Investor menghitung risiko kebijakan.

Jika proses dianggap tidak konsisten, biaya pendanaan bisa naik, dan akhirnya harga listrik ikut tertekan.

-000-

Pelajaran dari Luar Negeri yang Serupa

Di berbagai negara, percepatan proyek energi terbarukan sering dilakukan lewat jalur cepat perizinan dan pengadaan.

Namun jalur cepat biasanya disertai standar transparansi yang diperkuat.

Uni Eropa, misalnya, mendorong percepatan energi terbarukan setelah krisis energi.

Beberapa negara mempercepat proses administratif, tetapi tetap menjaga pelaporan publik dan pengawasan.

Inggris pernah menggunakan skema kontrak jangka panjang untuk menekan biaya listrik rendah karbon.

Intinya bukan sekadar cepat, melainkan menciptakan kepastian aturan yang dapat diuji.

Di Amerika Serikat, percepatan proyek infrastruktur sering memunculkan perdebatan serupa.

Perdebatan itu biasanya berpusat pada trade-off antara kecepatan, partisipasi publik, dan kepatuhan prosedur.

Pelajarannya jelas: percepatan yang bertahan lama adalah percepatan yang bisa dipertanggungjawabkan.

-000-

Membaca Arah Kebijakan: Antara Deregulasi dan Seleksi

Penunjukan perusahaan kompeten bisa dibaca sebagai deregulasi prosedural.

Deregulasi prosedural tidak selalu buruk.

Ia bisa menjadi koreksi terhadap birokrasi yang berlapis.

Namun deregulasi prosedural harus dibedakan dari deregulasi akuntabilitas.

Yang pertama menyederhanakan langkah.

Yang kedua menghilangkan jejak pemeriksaan.

Publik cemas ketika keduanya tampak bercampur.

Karena itu, kunci komunikasi kebijakan ada pada detail mekanisme.

Bagaimana daftar perusahaan kompeten disusun.

Bagaimana konflik kepentingan dicegah.

Bagaimana harga diuji kewajarannya.

Dan bagaimana hasilnya diumumkan.

-000-

Rekomendasi: Bagaimana Isu Ini Sebaiknya Ditanggapi

Pertama, pemerintah perlu menjelaskan definisi “kompeten” secara operasional.

Penjelasan harus berupa kriteria terukur, bukan istilah umum.

Misalnya rekam jejak proyek, standar mutu, dan kapasitas pembiayaan.

Kedua, buat mekanisme pra-kualifikasi yang transparan.

Jika penunjukan langsung dipakai, daftar penyedia yang lolos pra-kualifikasi harus dapat diaudit.

Publik tidak harus menyukai kebijakan, tetapi berhak memahami logikanya.

Ketiga, pastikan ada pembanding harga yang kredibel.

Tanpa tender, pembanding bisa berupa patokan biaya, evaluasi independen, atau benchmarking proyek sejenis.

Keempat, perkuat pengawasan dan pelaporan.

Proyek PLTS perlu pelaporan kemajuan yang rutin dan mudah diakses.

Pelaporan mengurangi ruang spekulasi.

Dan spekulasi adalah bahan bakar tren yang sering membelah publik.

Kelima, libatkan pemangku kepentingan industri secara adil.

Jika tujuan besarnya adalah mempercepat, maka pasar perlu sinyal yang stabil.

Stabilitas lahir dari aturan yang konsisten, bukan keputusan yang berubah-ubah.

-000-

Catatan Kontemplatif: Kecepatan yang Manusiawi

Transisi energi sering dibicarakan dalam angka: kapasitas, megawatt, investasi, dan target tahun.

Namun di balik angka, ada kehidupan sehari-hari.

Ada keluarga yang ingin listrik stabil.

Ada pekerja yang berharap industri baru membuka lapangan kerja.

Ada warga yang cemas proyek besar mengubah ruang hidupnya.

Karena itu, kebijakan energi tidak cukup hanya benar secara teknis.

Ia harus terasa adil.

Dan keadilan modern lahir dari proses yang bisa dijelaskan.

Kecepatan yang manusiawi adalah kecepatan yang tidak memaksa publik percaya.

Melainkan mengundang publik memahami.

-000-

Penutup

Rencana memangkas tender PLTS memperlihatkan dilema yang sedang dihadapi Indonesia.

Kita ingin bergerak cepat menuju energi bersih.

Namun kita juga ingin memastikan setiap langkah dapat dipertanggungjawabkan.

Jika pemerintah mampu merancang pagar transparansi, penunjukan bisa menjadi alat percepatan.

Jika tidak, ia berisiko menjadi sumber kecurigaan yang menghambat tujuan awal.

Di titik ini, yang paling dibutuhkan adalah kejelasan mekanisme dan keberanian membuka data.

Karena kepercayaan publik adalah infrastruktur yang tak terlihat.

Tanpanya, panel surya sekalipun bisa kehilangan sinarnya.

“Kepercayaan dibangun dengan kebenaran yang bisa diperiksa, bukan janji yang hanya bisa didengar.”