Momentum Ramadan dan Idulfitri yang identik dengan ketenangan spiritual kerap dibayangi kecemasan ekonomi di banyak keluarga Indonesia. Pola “habis makan tabungan, terbitlah makan utang” disebut bukan lagi kasus perorangan, melainkan gejala yang berulang dari tahun ke tahun. Pada 2026, tekanan itu dinilai semakin terasa.
Sejumlah laporan ekonomi mencatat meningkatnya beban rumah tangga menjelang Idulfitri 2026 akibat kombinasi kenaikan harga kebutuhan pokok, ongkos mudik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta efektivitas bantuan sosial yang dinilai belum optimal. Situasi tersebut menggambarkan daya tahan ekonomi keluarga yang kian rapuh ketika menghadapi tekanan secara bersamaan.
Seorang ekonom kebijakan publik menilai fenomena musiman ini mencerminkan akumulasi tekanan ekonomi, mulai dari inflasi, biaya mobilitas, hingga menipisnya bantalan finansial keluarga. Inflasi Februari 2026 disebut berada di kisaran 4,76%, sementara nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp16.879 per dolar AS pada Maret 2026. Kondisi ini dinilai ikut menambah beban biaya hidup masyarakat.
Di tengah tekanan tersebut, data regulator menunjukkan tren peningkatan penggunaan pinjaman online selama Ramadan. Penyaluran pendanaan fintech lending dilaporkan naik 8,9% pada Ramadan 2024 dan 3,8% pada Ramadan 2025 secara bulanan. Tren itu mengindikasikan periode keagamaan menjadi salah satu momen lonjakan pembiayaan yang bersifat konsumtif.
Total outstanding pinjaman daring juga dilaporkan mencapai sekitar Rp94,85 triliun per November 2025, atau tumbuh lebih dari 25% dibanding tahun sebelumnya. Sejumlah akademisi menilai lonjakan tersebut sebagai alarm kerentanan ekonomi rumah tangga, karena fungsi pinjaman bergeser dari modal produktif menjadi penopang konsumsi harian.
Dalam praktiknya, Ramadan dan Lebaran tidak hanya menjadi momentum ibadah, tetapi juga periode konsumsi. Diskon transportasi, promo belanja daring, tren fesyen Lebaran, hingga standar sosial terkait mudik dinilai menciptakan tekanan tambahan. Keluarga dengan pendapatan yang stagnan berada dalam dilema antara mempertahankan tradisi sosial dan menjaga stabilitas keuangan.
Dalam konteks ini, pinjaman digital kerap menjadi pilihan cepat. Kemudahan akses, promosi agresif berbasis algoritma, serta budaya fear of missing out (FOMO) membuat utang konsumtif terlihat wajar. Namun, ketergantungan pada pembiayaan jangka pendek berisiko membentuk pola “gali lubang tutup lubang” yang menggerus ketahanan ekonomi keluarga.
Narasi dalam artikel ini juga menyoroti bahwa persoalan tidak semata terkait literasi finansial, melainkan berkaitan dengan desain sistem ekonomi yang dinilai berorientasi pada pertumbuhan konsumsi, bukan distribusi kesejahteraan. Dalam gambaran tersebut, negara diposisikan lebih sebagai fasilitator pasar ketimbang pelindung kebutuhan dasar, sementara stabilitas harga dan nilai mata uang rentan terhadap tekanan global. Dampaknya, rumah tangga kerap menjadi pihak yang pertama menanggung beban ketika harga naik atau kurs melemah.
Artikel ini kemudian mengajukan sistem ekonomi Islam sebagai alternatif yang disebut menuntut perubahan lebih menyeluruh. Beberapa prinsip yang diangkat antara lain pelarangan riba dan spekulasi, pembatasan utang sebagai solusi darurat, serta penguatan mekanisme zakat, pengelolaan kepemilikan umum seperti sumber daya alam, dan kebijakan fiskal syariah untuk memastikan kebutuhan pokok terpenuhi tanpa ketergantungan pada utang.
Selain itu, negara dipandang berkewajiban menyediakan lapangan kerja produktif agar pendapatan keluarga lebih stabil dan konsumsi tidak bertumpu pada pembiayaan digital. Stabilitas mata uang dan harga juga ditekankan melalui sistem moneter berbasis aset riil serta larangan manipulasi finansial, yang diyakini dapat menekan inflasi struktural dan menjaga daya beli.
Meski demikian, penerapan sistem ekonomi Islam disebut memerlukan kekuatan politik yang independen dari dominasi kapital global. Tanpa kedaulatan kebijakan, negara dinilai akan sulit keluar dari liberalisasi perdagangan dan ketergantungan finansial internasional.
Di bagian akhir, artikel ini mengaitkan kembali tujuan puasa sebagai pembentukan ketakwaan sebagaimana disebut dalam QS Al-Baqarah ayat 183. Ketakwaan dipahami tidak hanya sebagai pengendalian diri individu, tetapi juga sebagai dorongan menghadirkan sistem sosial yang adil. Ketika sistem ekonomi mampu menyejahterakan keluarga, Ramadan dan Idulfitri diharapkan kembali menjadi momentum spiritual, bukan periode stres finansial akibat utang.
Fenomena Lebaran yang disertai utang musiman dipandang sebagai tanda bahwa model pembangunan ekonomi saat ini belum menyentuh akar persoalan kesejahteraan keluarga. Selama konsumsi ditopang pembiayaan berbasis bunga dan distribusi kekayaan tidak merata, siklus tersebut dinilai berpotensi terus berulang.
