Warta Ekonomi menggelar seminar bertajuk Mengurai Bottleneck Pertumbuhan Ekonomi: Sinergi Fiskal dan Moneter serta Dunia Usaha Menuju Indonesia 6% di Jakarta, Senin (7/4/2026). Forum ini membahas upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia agar dapat mencapai setidaknya 6% di tengah berbagai tantangan.
Dalam APBN 2026, proyeksi pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 5,4%. Sementara itu, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 4,7–5,5% pada 2025, dan meningkat menjadi 4,9–5,7% pada 2026.
CEO dan Chief Editor Warta Ekonomi, Muhamad Ihsan, menekankan pentingnya penguatan sinergi fiskal, moneter, dan dunia usaha sebagai kunci utama untuk mempercepat pertumbuhan. Ia juga menilai sinergi lintas sektor diperlukan untuk mengurai hambatan atau bottleneck pertumbuhan ekonomi nasional.
“Bagaimana supaya pertumbuhan kita bisa mencapai setidaknya 6%. Walaupun di tengah berbagai gejolak, kita semua mestinya boleh berbangga tingkat pertumbuhan ekonomi kita mampu di kisaran 5%,” kata Ihsan dalam sambutannya.
Ihsan menyampaikan sejumlah indikator ekonomi yang dinilai menunjukkan kondisi yang relatif baik. S&P Global mencatat Purchasing Managers Index (PMI) sektor manufaktur Indonesia pada triwulan IV 2025 berada di level 51,2 pada Desember 2025, turun dari 53,3 pada November.
Dari sisi moneter, ia menyebut likuiditas sistem keuangan terjaga, tercermin dari pertumbuhan uang primer (M0) yang mencapai 11,4% secara tahunan pada Desember 2025. Kondisi tersebut, menurutnya, diperkuat oleh kebijakan fiskal yang ekspansif serta koordinasi yang erat antara pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan.
Meski demikian, Ihsan menilai kondisi itu belum sepenuhnya mampu mendorong akselerasi pertumbuhan karena masih ada hambatan struktural yang menahan laju ekspansi ekonomi nasional.
Ia merinci sejumlah tantangan, mulai dari kompleksitas perizinan, tumpang tindih regulasi, ketidakpastian tata ruang, keterbatasan infrastruktur dan energi, hingga tantangan dalam penegakan hukum. Hambatan tersebut dinilai berdampak pada tingginya biaya ekonomi dan melambatnya realisasi investasi, terutama di sektor-sektor produktif.
