S&P Global Ratings memperingatkan meningkatnya tekanan fiskal Indonesia berpotensi menekan profil kredit dan memicu penurunan peringkat. Risiko utama dinilai berasal dari kenaikan beban pembayaran bunga utang pemerintah.
Dalam laporan yang dikutip Bloomberg, analis sovereign S&P Global Ratings Rain Yin menyebut rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan pemerintah sangat mungkin telah melampaui ambang batas utama 15% pada tahun lalu. Jika kondisi tersebut bertahan dalam jangka panjang, S&P disebut berpeluang memberikan pandangan yang lebih negatif terhadap peringkat Indonesia.
Meski demikian, S&P saat ini masih mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil.
Pernyataan S&P menambah daftar kekhawatiran investor terhadap kondisi fiskal nasional. Sebelumnya, Moody’s mengubah prospek peringkat Indonesia dari stabil menjadi negatif pada awal Februari. Lembaga itu menilai terdapat pelemahan tata kelola serta peningkatan risiko fiskal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sentimen negatif juga datang dari MSCI yang menyoroti perlunya reformasi pasar. Kombinasi berbagai peringatan tersebut dinilai memperlemah kepercayaan investor asing. Pemerintah merespons dengan menyiapkan sejumlah reformasi dan menegaskan ekonomi berada dalam fase pemulihan.
S&P menilai rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan sebagai indikator utama kekuatan fiskal. Selama bertahun-tahun, rasio Indonesia berada di bawah 15%, namun melonjak sejak pandemi dan belum kembali turun secara signifikan.
Indonesia memiliki aturan batas defisit fiskal 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada tahun lalu, defisit tercatat 2,9%, lebih tinggi dari perkiraan akibat pendapatan negara yang lemah. S&P memandang kondisi ini sebagai percepatan peningkatan risiko terhadap arah fiskal.
Menurut lembaga tersebut, pelemahan pendapatan yang berlanjut dapat mempertahankan beban bunga di level tinggi dan menggerus bantalan fiskal yang selama ini menopang peringkat kredit. “Dua hal yang kami pantau ketat adalah kerangka fiskal jangka menengah apakah tetap berbasis pada aturan fiskal yang kuat serta perkembangan pendapatan,” kata Yin, dikutip dari Bloomberg, Kamis (26/2).
Di sisi lain, gejolak pasar saham pada akhir Januari juga menjadi perhatian. Saat itu MSCI memperingatkan potensi penurunan status Indonesia dari pasar negara berkembang jika isu kelayakan investasi dan transparansi tidak dibenahi. Otoritas pasar kemudian merespons dengan rencana reformasi, termasuk peningkatan persyaratan free float.
S&P menilai koreksi tajam pasar saham tidak berdampak langsung pada peringkat kedaulatan. Namun, pemulihan kepercayaan investor asing dinilai krusial untuk mencegah arus keluar modal yang berpotensi meningkatkan biaya pembiayaan, menekan rupiah, dan memperlemah keuangan publik.
Direktur Pelaksana sekaligus pemimpin peringkat sovereign Asia Pasifik S&P, Kim Eng Tan, mengatakan perubahan bobot indeks atau reklasifikasi dapat meningkatkan tekanan harga dan memicu pembalikan arus modal asing dari pasar saham Indonesia. Jika investor asing mengurangi eksposur secara signifikan, likuiditas pasar modal disebut dapat tertekan dan biaya pendanaan pemerintah maupun korporasi meningkat.
Arus masuk yang melemah juga berpotensi mendorong Bank Indonesia menggunakan cadangan devisa untuk menjaga stabilitas rupiah.
Pada perdagangan Kamis (26/2), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 1,04% ke level 8.235. Sepanjang sesi intraday, indeks sempat merosot hingga 2,14% ke posisi 8.144.
Data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham sore itu sebesar Rp 28,14 triliun dengan volume 56,52 miliar saham dan frekuensi 3,14 juta kali. Sebanyak 146 saham menguat, 568 saham terkoreksi, dan 105 saham tidak bergerak. Kapitalisasi pasar IHSG tercatat Rp 14.773 triliun.
Seluruh sektor di BEI berada di zona merah, dengan penurunan terdalam pada sektor transportasi yang turun 4,54%. Salah satu saham di sektor ini, PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), melemah 1,19% ke level Rp 83 per saham.
