Forum Wartawan Pemprov–DPRD Jawa Tengah (FWPJT) menggelar FGD bertajuk “Ngabuburit Jurnalis: 1 Tahun Luthfi-Yasin” di Gedung A Lantai Kantor Gubernur, Senin (23/2/2026). Dalam forum tersebut, kinerja satu tahun kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dipaparkan, dengan sorotan pada sektor ekonomi, sosial, serta tata kelola pemerintahan.
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Provinsi Jawa Tengah, Dr Zulkifli, menyampaikan bahwa dalam satu tahun terakhir terjadi perubahan yang dinilai signifikan pada tiga sektor utama. Di bidang ekonomi, ia menyebut ada pertumbuhan ekonomi yang positif, peningkatan realisasi investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja, serta inflasi yang tetap terkendali.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 tercatat 5,37 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan nasional yang berada di angka 5,11 persen. Sementara itu, realisasi investasi Jawa Tengah sepanjang 2025 mencapai Rp88,50 triliun dan diklaim menyerap 418.138 tenaga kerja. Adapun laju inflasi tahunan disebut terjaga pada 2,72 persen.
“Ini menjadi salah satu penguat transformasi ekonomi. Itu dilihat dari pertumbuhan ekonomi, kemudian inflasi. Antara daya beli masyarakat dengan pendapatan masyarakat stabil, dua-duanya kita tergolong lumayan bagus,” kata Zulkifli.
Pada aspek sosial, Zulkifli menyampaikan adanya penurunan tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 4,78 persen pada 2024 menjadi 4,66 persen pada 2025. Sementara angka kemiskinan turun dari 9,48 persen pada Maret 2025 menjadi 9,39 persen pada September 2025.
“Tadi kita lihat, bahwa angka pengangguran kita itu sudah cukup turun kan ya untuk saat ini. Kenapa? Karena investasi kita itu padat karya,” ujar Zulkifli.
Untuk tata kelola pemerintahan, ia menyoroti dua indikator. Pertama, otonomi fiskal daerah dengan persentase 63,01 persen pada 2025, yang disebut didukung kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) untuk pembangunan. Kedua, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Tengah pada 2024 mencapai 91,28 persen, naik dari 83,13 persen pada 2023.
Zulkifli juga menyebut ada satu indikator yang tidak tercapai, yakni indeks integritas nasional. Menurutnya, penurunan juga terjadi di beberapa provinsi lain, seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, dan tren beberapa tahun terakhir memang menurun.
Lebih lanjut, Zulkifli menilai capaian tersebut terkait dengan gaya kepemimpinan Ahmad Luthfi yang mengedepankan pendekatan substansial dan kerja kolaboratif. Ia menggambarkan peran gubernur sebagai “orkestrator” yang mendorong kerja kolektif dalam mencapai tujuan pembangunan, bukan “one man show”.
“Ada dua tipe kepemimpinan, subtansial dan populis. Kepemimpinan substansial itu bagaimana dia sebagai orkestrator, sehingga orang bergerak untuk membangun daerahnya. Ketika diterapkan, terbukti hasilnya,” kata Zulkifli.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Mohammad Saleh menilai capaian kinerja pemerintahan Luthfi–Yasin secara umum memuaskan jika merujuk pada indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, ia menekankan tantangan berikutnya adalah memastikan pemerataan hasil pembangunan.
“Secara indikator, mayoritas target terpenuhi. Tantangan berikutnya adalah memastikan pemerataan capaian pembangunan. Ini yang nanti akan kami dalami melalui rapat-rapat komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ujar Saleh.
Saleh juga menyoroti perlunya penguatan kreativitas birokrasi, terutama dalam meningkatkan PAD. Ia menilai strategi peningkatan pendapatan tidak bisa hanya mengandalkan sektor pajak, tetapi perlu disertai optimalisasi aset milik pemerintah daerah maupun BUMD.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kualitas investasi. Dengan realisasi investasi yang mencapai Rp88 triliun, Saleh berharap dampaknya tidak hanya terlihat pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Menurutnya, investasi yang inklusif dapat memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan.
