Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat menghadirkan potensi persoalan finansial bagi banyak tim peserta, terutama terkait pajak dan tingginya biaya operasional. Situasi ini dinilai dapat menciptakan kesenjangan keuangan yang lebar antartim, bergantung pada status perjanjian perpajakan masing-masing negara dengan AS.
Secara spesifik, hanya 18 dari 48 tim peserta yang disebut telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Ganda (Double Taxation Agreement/DTA) dengan Amerika Serikat. Negara-negara yang termasuk dalam kelompok ini antara lain Kanada, Meksiko, serta beberapa negara Eropa. Dengan adanya DTA, tim dari negara-negara tersebut dibebaskan dari pajak federal AS atas pendapatan tertentu yang dihasilkan selama turnamen.
Di sisi lain, hampir 30 tim lainnya—yang sebagian besar berasal dari negara-negara sepak bola lebih kecil—berisiko menanggung beban pajak yang signifikan. Berdasarkan ketentuan yang disebut dalam laporan, semua pendapatan yang dihasilkan di Amerika Serikat, termasuk bonus, sponsor, dan hak citra pemain selama Piala Dunia 2026, dapat dikenakan pajak. Kondisi ini juga menimbulkan risiko pajak berganda, yakni dikenai pajak di AS sekaligus di negara asal.
Perbedaan perlakuan pajak tersebut dinilai memunculkan ketimpangan yang mencolok. Tim-tim besar seperti Inggris, Jerman, dan Prancis disebut relatif tidak terdampak, sementara tim-tim kecil seperti Curaçao dan Haiti berpotensi menghadapi tagihan pajak yang jauh lebih berat.
Selain pajak, biaya operasional juga menjadi perhatian. Anggaran FIFA untuk setiap anggota delegasi disebut hanya sekitar 600 dolar AS per orang, turun 250 dolar AS dibandingkan Piala Dunia 2022. Penurunan ini terjadi ketika biaya hidup di Amerika Serikat disebut jauh lebih tinggi. Sebagai perbandingan, pada Piala Dunia 2022 di Qatar, tuan rumah menerapkan pembebasan pajak untuk seluruh 32 tim peserta.
Contoh yang disorot adalah pelatih tim nasional Brasil, Carlo Ancelotti. Ia disebut berpotensi harus membayar pajak di Brasil dan Amerika Serikat, dengan pajak federal AS bagi kelompok berpenghasilan tinggi yang dapat mencapai 37%. Dalam skenario ini, Federasi Sepak Bola Brasil diperkirakan harus menanggung sebagian beban tersebut.
Para ahli menilai, tidak adanya keseragaman kebijakan pajak dapat memperlebar jarak finansial antarpeserta Piala Dunia. Bagi banyak negara sepak bola kecil, dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan jangka panjang berisiko terkikis oleh pajak, sehingga partisipasi dalam turnamen dapat berubah menjadi tantangan ekonomi yang berat.
