Pura Group menyatakan mendukung kebijakan pemerintah terkait imbauan work from home (WFH) sebagai upaya efisiensi energi di tengah kenaikan harga minyak dunia. Namun, penerapannya dilakukan secara selektif dengan menyesuaikan karakteristik pekerjaan di masing-masing lini.
Direktur HR-GA Pura Group, Agung Subani, mengatakan perusahaan berupaya menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dan keberlangsungan operasional industri. “Pada prinsipnya kami menghormati dan mendukung setiap kebijakan yang bertujuan untuk kepentingan nasional, termasuk efisiensi energi dan keberlanjutan dunia usaha,” ujarnya.
Agung menjelaskan, skema WFH hanya memungkinkan diterapkan pada fungsi tertentu yang bersifat back office atau work anywhere. Sementara itu, pekerja di lini produksi tetap harus bekerja seperti biasa karena aktivitasnya berkaitan langsung dengan operasional mesin di pabrik. “Untuk lini produksi dan operasional pabrik, kegiatan tetap berjalan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Selain WFH, Pura Group juga mulai menyesuaikan sistem kerja dengan menerapkan kebijakan lima hari kerja. Untuk kantor perwakilan, skema tersebut sudah berjalan. Adapun penerapan lima hari kerja bagi staf unit produksi direncanakan mulai berlaku pada 16 April 2026.
Menurut Agung, rencana itu turut mempertimbangkan kesiapan sistem penggajian (payroll) agar dapat berjalan optimal.
Terkait potensi kecemburuan sosial antara karyawan back office yang dapat bekerja dari rumah dan pekerja produksi yang tetap masuk kerja, Agung menegaskan hal itu tidak menjadi persoalan di internal perusahaan. Ia menyebut seluruh kebijakan mengacu pada ketentuan ketenagakerjaan dalam undang-undang maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pura Group. “Tidak ada kesenjangan karena seluruh kebijakan tetap mengacu pada ketentuan ketenagakerjaan yang diatur dalam undang-undang maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pura Group,” tegasnya.
Sebagai alternatif penghematan energi, perusahaan juga menyediakan fasilitas transportasi karyawan berupa armada bus yang telah berjalan sejak masa pandemi Covid-19. Bus tersebut melayani rute Semarang–Kudus serta sejumlah wilayah di Kabupaten Kudus, seperti Jati, Undaan, dan Terban. Fasilitas itu awalnya disiapkan untuk mengurangi risiko penyebaran Covid-19, namun kini dinilai membantu mobilitas karyawan sekaligus menekan penggunaan bahan bakar pribadi.
Di sisi lain, kenaikan harga minyak dunia disebut turut berdampak pada operasional perusahaan, terutama pada unit usaha percetakan. Agung menyampaikan produk berbasis solvent dengan sistem rotogravure menjadi yang paling terdampak karena menggunakan bahan turunan minyak. “Produk solvent base yang banyak diaplikasikan pada plastik dan aluminium mengalami tekanan dari sisi bahan baku,” ungkapnya.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Pura Group menempuh sejumlah langkah, antara lain melakukan efisiensi di berbagai lini, mencari bahan substitusi, serta menyesuaikan proses produksi dan kalkulasi harga produk.
Pihak perusahaan berharap kondisi krisis global segera membaik agar iklim usaha kembali stabil dan tidak berdampak pada efisiensi tenaga kerja. “Kami berharap krisis global ini segera berlalu sehingga dunia usaha bisa kembali normal,” pungkas Agung.
