Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut menjadi pendekatan baru dalam kebijakan sosial karena memadukan tujuan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi. Program ini diposisikan tidak hanya untuk menjawab persoalan gizi, termasuk stunting, tetapi juga untuk mendorong konsumsi rumah tangga serta menopang stabilitas ekonomi hingga tingkat desa.
Dalam artikel opini yang ditulis pengamat isu strategis Ricky Rinaldi, konsumsi rumah tangga dinilai sebagai penopang utama perekonomian nasional. Di tengah ketidakpastian global, menjaga daya beli masyarakat dianggap penting untuk mempertahankan pertumbuhan. MBG disebut dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga, terutama kelompok berpenghasilan rendah, karena kebutuhan pangan anak dialihkan menjadi tanggungan negara. Ruang belanja yang lebih longgar itu dinilai dapat membuka peluang alokasi pengeluaran untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, maupun konsumsi produk lokal.
Penulis juga menilai visi program tersebut sejalan dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kebijakan sosial perlu berdampak luas, bukan hanya pada kesejahteraan, tetapi juga pada penguatan ekonomi nasional. Dalam kerangka itu, pemenuhan kebutuhan dasar dipandang sebagai fondasi stabilitas sosial. Menurut penulis, jaminan pangan untuk anak dapat memperkuat rasa aman ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap arah pembangunan, terutama saat dinamika global memengaruhi harga komoditas pangan.
Dari sisi hulu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman disebut menilai MBG sebagai penggerak ekonomi desa yang mencakup sektor hortikultura, sayuran, hingga peternakan. Program ini digambarkan berperan sebagai pembeli siaga (off-taker) bagi produk petani dan peternak di dalam negeri. Selain itu, MBG disebut sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai stunting yang masih menjadi tantangan.
Untuk memperkuat dampak ekonomi di daerah, Kementerian Pertanian juga disebut mendorong integrasi MBG dengan Koperasi Desa atau Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Langkah ini diarahkan untuk memangkas rantai distribusi pangan agar keuntungan lebih besar dapat dinikmati petani. Pemerintah juga disebut mendorong hilirisasi protein melalui pembangunan peternakan terintegrasi dengan melibatkan BUMN, termasuk untuk memastikan ketersediaan pakan dan bibit.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana disebut menekankan pelaksanaan MBG dirancang melibatkan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok. Pelibatan tersebut dinilai dapat meningkatkan efisiensi distribusi sekaligus menjaga perputaran manfaat ekonomi di daerah. Dalam pandangan penulis, skema ini juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, mulai dari penyediaan bahan baku hingga pengolahan makanan.
MBG juga disebut berperan dalam menjaga stabilitas harga pangan melalui pengelolaan permintaan yang lebih terstruktur. Dengan manajemen permintaan, pemerintah dinilai dapat mengantisipasi lonjakan harga akibat peningkatan kebutuhan, sekaligus memberi kepastian bagi konsumen dan perlindungan bagi produsen dari risiko harga jatuh saat panen raya tidak terserap.
Penulis menekankan keberhasilan program berskala besar ini bergantung pada tata kelola yang bersih dan akuntabel. Pemerintah disebut memperkuat pengawasan dan transparansi anggaran melalui mekanisme berlapis untuk meminimalkan penyimpangan, termasuk audit berkala, digitalisasi pelaporan, serta pelibatan lembaga pengawas resmi.
Secara keseluruhan, MBG digambarkan sebagai kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat kesejahteraan sekaligus fondasi ekonomi nasional. Program ini disebut berpotensi menggerakkan konsumsi, menjaga stabilitas harga, dan membuka peluang kerja di tingkat lokal, dengan catatan implementasi yang konsisten serta pengawasan yang kuat agar manfaatnya merata.
