Perdana Menteri Le Minh Hung menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi dua digit untuk periode 2026–2030 merupakan sasaran yang disusun berdasarkan perhitungan dan rencana yang jelas, bukan sekadar dorongan sesaat. Penegasan itu disampaikan saat diskusi kelompok Majelis Nasional pada pagi hari 10 April, dalam rangka Sidang Pertama.

Dalam agenda tersebut, Majelis Nasional membahas sejumlah materi, antara lain pelaksanaan rencana pembangunan sosial-ekonomi dan anggaran negara pada bulan-bulan pertama 2026; rencana pembangunan sosial-ekonomi lima tahun 2026–2030; rencana investasi publik jangka menengah 2026–2030; rencana keuangan nasional lima tahun 2026–2030; serta rencana pinjaman publik dan pembayaran utang 2026–2030.

Le Minh Hung mengatakan persyaratan terpenting untuk mengejar pertumbuhan dua digit adalah menyatukan pemikiran dan tindakan. Ia merujuk pada kesimpulan Konferensi Komite Sentral Kedua dan laporan Pemerintah kepada Majelis Nasional, yang menekankan perlunya sinkronisasi dari tingkat kesadaran hingga pelaksanaan.

Menurutnya, Pemerintah telah menetapkan target secara terukur untuk 2026 dan untuk keseluruhan periode lima tahun, termasuk kuantifikasi bagi setiap industri, sektor, dan wilayah. Ia mencontohkan, jika 2026 ditetapkan sebagai tahun dengan target pertumbuhan dua digit, maka masing-masing sektor—industri dan konstruksi, perdagangan dan jasa, serta pertanian—memiliki sasaran pertumbuhan yang spesifik. Target untuk tiap daerah juga disebut telah dicantumkan dalam lampiran yang disampaikan kepada Majelis Nasional.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Perdana Menteri menyebut tiga terobosan strategis yang telah digariskan dalam Resolusi Kongres Nasional ke-13 dan ditegaskan kembali dalam Kongres Nasional ke-14. Ia menilai penguatan kelembagaan tetap menjadi faktor kunci agar “mesin ekonomi” dapat beroperasi lebih lancar dan cepat, meski struktur dasar perekonomian tidak berubah.

Ia menekankan bahwa pada 2026 akan ada serangkaian pekerjaan kelembagaan yang perlu dituntaskan, termasuk peninjauan menyeluruh terhadap sistem hukum Vietnam, penyusunan strategi sistem hukum untuk era baru, serta penyelesaian hambatan terkait pengoperasian sistem pemerintahan daerah dua tingkat. Pemerintah, kata dia, menargetkan penyelesaian hambatan regulasi tersebut pada kuartal II 2026 melalui koordinasi lintas pihak.

Le Minh Hung juga menyoroti pentingnya peran pemerintah tingkat kecamatan dan desa dalam mendorong pembangunan apabila target pertumbuhan dua digit ingin dicapai. Karena itu, 2026 disebut sebagai tahun fokus pada akar rumput, dengan penguatan organisasi serta peningkatan kualitas aparatur di tingkat bawah sebagai pedoman tindakan.

Di sisi lain, ia menyinggung tugas perencanaan. Menurutnya, daerah memerlukan perencanaan yang komprehensif untuk mendorong pengembangan sosial-ekonomi. Pemerintah menetapkan target penyelesaian penyusunan, penyesuaian, dan persetujuan rencana dalam sistem perencanaan, termasuk peninjauan dan penyesuaian perencanaan tata guna lahan, pada kuartal II 2026.

Isu lain yang dianggap krusial adalah penanganan proyek-proyek tertunda, khususnya yang terkendala masalah lahan. Pemerintah akan mengajukan amandemen dan tambahan atas Resolusi 170 kepada Majelis Nasional guna mengatasi persoalan tersebut, dengan target penyelesaian rencana pada kuartal II 2026.

Ia menambahkan, Komite Pusat meminta Sekretaris Partai Provinsi dan komite tetap daerah untuk mengawasi langsung penyelesaian masalah proyek di wilayah masing-masing. Sementara itu, persoalan yang berada dalam kewenangan Majelis Nasional, Pemerintah, dan Perdana Menteri disebut akan menjadi tanggung jawab daerah setelah diselesaikan, dengan pembagian tanggung jawab yang dinyatakan jelas.

Perdana Menteri juga menyinggung proyek energi terbarukan yang dinilai perlu diselaraskan dan ditugaskan kepada perusahaan terkait seperti Vietnam Electricity Group (EVN) untuk penanganan terkoordinasi agar proyek dapat beroperasi normal. Ia menyebut sumber daya ini besar namun masih terhambat, dan pembukaannya dapat menjadi pendorong pertumbuhan penting.

Dalam reformasi kelembagaan, ia menyampaikan perlunya mekanisme khusus bagi tiap daerah, mengingat kondisi daerah berbeda-beda. Ia mendorong evaluasi ulang mekanisme dan kebijakan spesifik, serta menekankan bahwa praktik yang terbukti efektif perlu dipelajari dan diterapkan secara seragam untuk menghindari inkonsistensi dalam sistem hukum.

Sejalan dengan itu, reformasi administrasi dan pengurangan persyaratan bisnis juga dinilai penting. Pemerintah, kata Le Minh Hung, menugaskan Kementerian Kehakiman untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam meninjau seluruh prosedur administrasi dan persyaratan bisnis, dengan tujuan mengurangi waktu dan biaya kepatuhan.

Ia menyebut rencana pemotongan pajak harus diajukan kepada Pemerintah paling lambat 15 April 2026, sebagai langkah yang dapat segera dilakukan untuk mendukung pelaku usaha dan masyarakat, menurunkan biaya perekonomian, serta mendorong investasi, produksi, dan kegiatan bisnis.

Adapun terobosan kedua yang ditekankan adalah infrastruktur. Ia menyatakan proyek-proyek infrastruktur strategis—terutama transportasi jalan raya, bandara, pelabuhan, dan energi—akan terus dilaksanakan secara serius. Ia juga mencontohkan perlunya penyesuaian dan penambahan Rencana Pengembangan Energi VIII agar sesuai konteks internasional dan regional, sekaligus memastikan strategi energi nasional yang tepat waktu dan efektif. Selain energi terbarukan, ia menyebut pengembangan pembangkit listrik dasar dan penerapan teknologi baru perlu berjalan dengan tetap memenuhi standar lingkungan serta menjaga pasokan listrik stabil.

Terobosan ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia. Le Minh Hung mengatakan Kementerian Pendidikan dan Pelatihan serta Kementerian Sains dan Teknologi ditugaskan menyusun program peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan pengembangan sains dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan lembaga penelitian, universitas, dan perusahaan untuk melatih tenaga kerja berkualitas tinggi.

Di akhir pernyataannya, Perdana Menteri menegaskan bahwa pertumbuhan harus berjalan seiring stabilitas ekonomi makro. Ia menyatakan pemerintah tidak menerima kondisi ekonomi yang “terlalu panas” atau pertumbuhan tinggi yang mengorbankan stabilitas makroekonomi karena biaya jangka menengah dan panjangnya dinilai sangat besar.

Menurutnya, Pemerintah menyadari kebutuhan tersebut dan mengarahkan Kementerian Keuangan, Bank Negara Vietnam, serta Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk mengoordinasikan pengaturan pasar-pasar utama, seperti minyak bumi dan mata uang, guna meminimalkan dampak faktor eksternal terhadap pasar domestik.