Perdana Menteri Le Minh Hung menegaskan perlunya langkah tegas untuk mencegah ketidakstabilan ekonomi makro dan krisis ekonomi, di tengah dinamika global yang disebut semakin kompleks dan sulit diprediksi sejak awal tahun. Ia menyebut gangguan rantai pasok, kenaikan harga minyak dan gas, serta meningkatnya biaya transportasi telah berdampak negatif pada perdagangan dan investasi internasional, sekaligus memengaruhi pelaksanaan berbagai tugas yang ditetapkan.
Dalam situasi tersebut, pemerintah menempatkan target pertumbuhan ekonomi dua digit sebagai tujuan yang dinilai bersifat inti dan menyeluruh. Menurut PM Hung, kondisi fundamental makroekonomi saat ini tetap stabil, inflasi terkendali, dan keseimbangan utama ekonomi terjaga. Ia menyampaikan perkiraan pertumbuhan PDB kuartal I/2026 mencapai 7,83%, dengan empat wilayah mencatat pertumbuhan di atas 10%. Tiga sektor ekonomi juga dinilai tumbuh relatif kuat, perdagangan dan jasa mempertahankan momentum, serta negara itu menarik 6,8 juta wisatawan internasional.
Meski demikian, Perdana Menteri mengakui perekonomian masih menghadapi banyak dampak eksternal yang merugikan, sehingga pencapaian pertumbuhan dua digit menjadi tantangan besar. Ia menyoroti aktivitas produksi dan bisnis di sejumlah sektor yang masih mengalami kesulitan.
PM Hung memaparkan sejumlah persoalan yang dinilai menahan laju pertumbuhan. Pendorong pertumbuhan tradisional disebut berkinerja kurang baik, daya beli domestik rendah, dan ekspor masih sangat bergantung pada sektor investasi asing langsung (FDI). Sementara itu, pendorong pertumbuhan baru masih pada tahap awal dan membutuhkan waktu agar efektif. Pasar properti juga dinilai pulih secara lambat serta menyimpan risiko bawaan.
Selain faktor ekonomi, ia menyinggung hambatan dalam tata kelola, seperti prosedur administratif yang masih rumit dan layanan publik daring yang belum benar-benar nyaman bagi warga maupun pelaku usaha. Keterbatasan juga terlihat pada desentralisasi, pendelegasian kewenangan, serta kapasitas aparatur di beberapa tingkat. Di sejumlah daerah, infrastruktur dan peralatan disebut belum dialokasikan, dimanfaatkan, atau dieksploitasi secara efektif.
Berdasarkan kondisi itu, PM Hung menekankan pentingnya menyatukan pemikiran, kesadaran, aspirasi, dan tindakan untuk mencapai sasaran pertumbuhan dua digit. Pemerintah, kata dia, telah menetapkan tugas-tugas politik utama yang bersifat menyeluruh dan meminta kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah memimpin secara tegas dengan prinsip: membuat pilihan yang tepat, menerapkan dengan cepat, melakukan secara menyeluruh, dan mengukur hasilnya.
Dalam arah kebijakan, pemerintah mendorong pertumbuhan dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi serta memobilisasi dan memanfaatkan sumber daya pembangunan secara efektif. Fokusnya adalah memastikan berbagai keseimbangan utama ekonomi, dengan penegasan untuk mencegah ketidakstabilan makro dan krisis ekonomi dalam segala keadaan.
Perdana Menteri juga menekankan penguatan keamanan energi nasional, baik jangka pendek maupun panjang, terutama terkait jaminan pasokan minyak mentah dan gas alam. Di sisi lain, pemerintah diarahkan untuk memanfaatkan pendorong pertumbuhan dari investasi, konsumsi, ekspor, dan sumber-sumber lain.
Restrukturisasi industri dan sektor menjadi agenda yang kembali ditekankan, termasuk pengembangan komponen dan model ekonomi baru. PM Hung menyebut fokus akan diberikan pada peningkatan efisiensi dan daya saing industri-industri utama serta industri semikonduktor. Sektor pertanian diarahkan untuk direstrukturisasi menuju keberlanjutan, sementara ekosistem jasa akan terus dikembangkan.
Di sektor keuangan, pemerintah menyiapkan rencana modernisasi perbankan, penanganan lembaga kredit yang lemah, serta peningkatan akses permodalan bagi dunia usaha, terutama usaha kecil dan menengah. Rencana ini ditargetkan selesai pada kuartal I/2026.
Langkah lain yang disoroti meliputi terobosan di bidang sains, teknologi, inovasi, dan transformasi digital. PM Hung juga menekankan perlunya peningkatan komprehensif lembaga pembangunan, reformasi tegas prosedur administratif, serta perbaikan lingkungan investasi dan bisnis.
Pemerintah juga akan melaporkan kepada Majelis Nasional bahwa penyelesaian proyek-proyek yang tertunda akan menjadi prioritas utama. PM Hung menyampaikan bahwa Komite Tetap Pemerintah telah menggelar pertemuan pertamanya pada pagi hari, dengan penekanan pada upaya segera mengatasi kesulitan dan hambatan bagi proyek-proyek belum terselesaikan, khususnya yang terkait lahan dan energi.
Menurut dia, pemerintah gabungan akan menyampaikan laporan pada sesi kedua untuk menangani hambatan yang berada dalam yurisdiksi Majelis Nasional, guna memastikan kelayakan dan percepatan pengerahan sumber daya bagi pembangunan ekonomi. Pemerintah juga akan melanjutkan kebijakan memangkas setidaknya 30% jumlah proyek untuk memusatkan sumber daya pada proyek-proyek utama.
Selain itu, PM Hung menekankan perlunya peningkatan signifikan kualitas pendidikan dan pelatihan di semua jenjang, penarikan serta pemanfaatan talenta, dan pengembangan infrastruktur yang sinkron dan modern disertai penguatan pengawasan serta penjaminan mutu.
Di bidang tata kelola pemerintahan, ia menegaskan kelanjutan penyempurnaan regulasi terkait pengorganisasian aparatur administrasi negara, penguatan desentralisasi dan pendelegasian kewenangan dalam alokasi sumber daya, serta memastikan kelancaran dan efisiensi operasional sistem pemerintahan daerah dua tingkat.
