Konflik Iran yang disebut diawali serangan Israel-AS ke Teheran pada 28 Februari 2026 dinilai mempertegas dampak geopolitik terhadap pasokan energi global. Dalam tulisan opini, peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Azhar Syahida menilai perang kali ini membawa cakupan dampak yang lebih besar dibandingkan serangan Israel ke Iran pada Juni 2025 yang berlangsung 12 hari.
Sejak serangan pertama dimulai, harga minyak dunia disebut terus meningkat signifikan dan mencapai level tertinggi pada 9 Maret 2026 dengan rata-rata USD119 per barel. Dibandingkan perang Ukraina, akselerasi kenaikan harga minyak mentah akibat perang Iran dinilai jauh lebih cepat. Dalam kurang dari dua pekan, harga minyak mentah melompat di atas USD100 per barel, sementara pada perang Ukraina Februari 2022 lonjakan tersebut disebut membutuhkan waktu lebih dari satu bulan.
Penutupan Selat Hormuz disebut menjadi faktor kunci kenaikan harga minyak. Selat ini disebut menyuplai 20% minyak mentah dunia, dengan 80% pengirimannya menuju negara-negara di Asia.
Tulisan itu juga mengutip kalkulasi IMF yang menyebut setiap kenaikan 10% harga minyak mentah dunia berpotensi mengerek inflasi 0,4 poin. Dengan asumsi perbandingan harga minyak mentah per 6 April 2026 terhadap harga pada 28 Februari 2026, disebut terjadi kenaikan sebesar 55% sehingga inflasi global berpotensi meningkat 2,2 poin.
Kenaikan biaya energi dan inflasi global tersebut dinilai berpotensi menekan daya beli konsumen di dalam negeri. Kekhawatiran terhadap potensi naiknya harga BBM bersubsidi disebut memicu gejala panic buying di beberapa daerah, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat. Namun, hingga saat ini disebut belum ada wacana pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi.
Jika harga minyak mentah bertahan di atas USD100 per barel, beban fiskal dinilai dapat meningkat tajam. Estimasi CORE Indonesia menyebut, jika harga BBM bersubsidi naik di level USD105 per barel dengan asumsi kurs Rp17.000, subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah menjadi Rp433 triliun, atau meningkat 106% dibandingkan alokasi dalam APBN 2026. Kondisi ini disebut berpotensi mendorong defisit melampaui batas legal 3%.
Dari sisi dunia usaha, sumbatan lalu lintas energi di Selat Hormuz dinilai belum akan terurai dalam beberapa pekan ke depan. Bahkan jika Selat Hormuz kembali relatif terbuka, pemulihan distribusi minyak mentah dunia disebut tetap membutuhkan waktu.
Indonesia dinilai menghadapi tantangan tambahan, antara lain keterbatasan infrastruktur tangki penyimpanan serta persaingan negara lain yang berburu minyak mentah untuk mengamankan pasokan domestik. Negara-negara eksportir minyak, seperti Thailand, disebut sudah mulai membatasi ekspor.
Berdasarkan informasi Kementerian ESDM yang dikutip dalam tulisan itu, tangki minyak di Indonesia disebut hanya mampu menyimpan persediaan minyak sekitar 20 hari. Sebagai pembanding, Jepang dan Korea Selatan disebut memiliki infrastruktur tangki penyimpanan untuk masing-masing 254 dan 251 hari.
Kenaikan harga minyak dunia disebut akan mendorong biaya produksi industri manufaktur naik. Pada saat yang sama, pelemahan nilai tukar rupiah akibat tingginya imbal hasil obligasi AS dinilai membuat investor asing cenderung menjual rupiah dan memilih dolar AS. Pelemahan rupiah juga disebut meningkatkan biaya produksi secara signifikan karena impor bahan baku menjadi lebih mahal.
Dalam pandangan penulis, industri kecil dan menengah (IKM) berpotensi merasakan dampak paling signifikan karena umumnya tidak memiliki ruang finansial yang cukup untuk menyerap kenaikan biaya produksi akibat lonjakan biaya bahan baku dan energi. Sementara itu, industri besar dan sedang disebut cenderung memiliki ruang finansial untuk mengelola potensi kenaikan biaya produksi.
Catatan BPS yang dikutip menyebut pada 2024 terdapat sekitar 4,4 juta IKM, dengan sekitar 75% bergerak di industri makanan, pakaian jadi, tekstil, dan kerajinan. Keempat jenis industri tersebut disebut menyerap 6,8 juta tenaga kerja. Jika biaya produksi terus naik, dunia usaha dinilai dapat mengambil langkah penghematan seperti merumahkan karyawan dan memangkas kuantitas produk, yang kemudian berpotensi menekan upah dan berdampak pada konsumsi rumah tangga.
Di tengah situasi konflik yang dinilai berubah cepat, penulis menilai pilihan kebijakan ekonomi yang tepat setidaknya dapat meredakan potensi tekanan yang semakin kuat.
