Mataram — Ketua Pengusaha Perempuan Indonesia Maju (PIM) Nusa Tenggara Barat, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi, SH, menilai kondisi dunia usaha di NTB sedang mengalami tekanan. Ia menyebut sepinya proyek pemerintah, mandeknya perputaran uang, serta situasi global seperti perang di Timur Tengah ikut menambah beban, sehingga peluang kerja kian terbatas.
Menurut mantan Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) NTB dua periode itu, aktivitas ekonomi tampak melambat dan banyak pelaku usaha kebingungan mencari pekerjaan. Ia menilai, meskipun isu global seperti perang tidak berdampak besar secara langsung terhadap daerah—kecuali pada sektor tertentu seperti minyak—efek berantainya tetap terasa pada kegiatan usaha.
Ia juga menyoroti persoalan tidak beredarnya uang di masyarakat, baik di pusat maupun di daerah, yang membuat aktivitas ekonomi semakin stagnan. Kondisi tersebut, kata dia, dirasakan oleh pelaku usaha di berbagai wilayah, termasuk di Jakarta.
Diyah menyebut minimnya penciptaan lapangan kerja baru oleh pemerintah daerah turut berdampak pada pelaku usaha, terutama sektor kontraktor dan pengadaan. Ia mengatakan banyak pengusaha akhirnya melirik program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai alternatif peluang.
Namun, ia menilai program MBG tidak mudah diakses semua pelaku usaha karena membutuhkan modal besar dan pengembalian investasi yang tidak cepat. Ia menyebut keterlibatan dalam program tersebut dapat memerlukan waktu pengembalian hingga satu sampai tiga tahun. Diyah juga memaparkan sejumlah kebutuhan biaya, seperti pembangunan satu dapur yang bisa mencapai Rp1,2 miliar, IPAL sekitar Rp40–50 juta sesuai standar BGN, instalasi gas standar Rp25 juta, serta kebutuhan ompreng yang menurutnya dapat mencapai Rp100 juta bila penerima manfaat 2.000 orang dengan harga Rp50 ribu per buah.
Selain soal akses program, Diyah mengkritik praktik di sejumlah instansi pemerintah yang dinilai mengurangi peluang pelaku usaha lokal. Ia menyebut pekerjaan di lingkungan pemerintah, baik di UPT maupun OPD, ada yang dikerjakan sendiri oleh internal kantor sehingga pihak eksternal tidak mendapat kesempatan.
Situasi tersebut, kata dia, membuat sebagian pelaku usaha mencoba bertahan dengan membuka usaha kecil, seperti jasa laundry atau rumah makan. Namun, ia menyebut ada yang hanya mampu bertahan sekitar sebulan.
Dalam kondisi itu, Diyah mendorong pemerintah daerah lebih serius menggerakkan sektor pariwisata sebagai motor ekonomi dengan melibatkan pelaku usaha secara langsung. Ia mengajak pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk bersinergi serta mengumpulkan pelaku usaha, restoran, dan pelaku wisata guna memasarkan pariwisata secara bersama.
Ia menilai pengembangan pariwisata perlu dimulai dari aspek dasar, seperti harga tiket yang terjangkau, pelayanan yang baik, serta kemudahan akses menuju destinasi. Diyah menyebut Mandalika sebagai ikon yang dapat diandalkan, namun ia juga menyoroti masih adanya kendala akses dan biaya. Ia mencontohkan pengalamannya ketika berkunjung ke salah satu tempat milik ITDC, di mana untuk duduk di area lesehan disebut harus berbelanja Rp1 juta terlebih dahulu.
Menurutnya, kondisi seperti itu dapat menghambat minat wisatawan. Ia berharap akses dibuka dengan lebih baik dan tidak dipersulit, serta fasilitas dasar seperti toilet dan pilihan restoran yang terjangkau dapat diperkuat agar pariwisata tidak terkesan eksklusif.
Diyah menegaskan keluhan yang disampaikannya merupakan gambaran dari banyak pelaku usaha perempuan di NTB yang tengah kesulitan. Ia menyebut rekan-rekannya yang sebelumnya bekerja sebagai kontraktor perempuan dan pelaku pengadaan kini tidak lagi memiliki pekerjaan.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah membuka peluang seluas-luasnya bagi pelaku usaha agar roda ekonomi kembali bergerak. Ia juga meminta agar pekerjaan pemerintah yang semestinya dikerjakan oleh pengusaha dapat kembali diberikan kesempatan kepada pelaku usaha lokal, sehingga perekonomian daerah dapat bergerak di tengah situasi yang dinilainya berat.
