BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar High Level Meeting (HLM) penyusunan peta jalan dan rencana aksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Ruang Sakai Sambayan, Kamis (9/4/2026). Pertemuan dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan.

HLM tersebut disebut sebagai langkah strategis untuk menghasilkan keputusan konkret guna mempercepat implementasi digitalisasi transaksi keuangan di seluruh lini pemerintahan daerah.

Dalam arahannya, Marindo menegaskan bahwa tujuan utama upaya digitalisasi melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) adalah membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.

“Yang paling penting adalah P2DD bukan sekadar tim, tapi goals-nya, output-nya agar dengan digitalisasi itu yang pertama tentunya trust, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan itu meningkat. Sehingga masyarakat itu yakin bahwa satu rupiah yang mereka lakukan pembayaran itu memang benar-benar bisa masuk dalam kas daerah dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Marindo.

Terkait kendala regulasi yang dinilai kerap membatasi fleksibilitas pemerintah daerah, Marindo berharap sinergi lebih solid dengan instansi vertikal, termasuk Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ia juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat komitmen terhadap indikator ETPD. Marindo mengingatkan bahwa capaian indeks ETPD tidak hanya ditentukan oleh implementasi di lapangan, tetapi juga kedisiplinan administratif dalam sistem pelaporan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung Bimo Epyanto menyoroti pentingnya kolaborasi lintas OPD sebagai kunci keberhasilan ETPD. Mengacu pada arahan Presiden dalam Rakornas P2DD, Bimo menyampaikan bahwa kebijakan difokuskan pada perluasan kolaborasi untuk mendorong kemandirian daerah, meningkatkan pelayanan masyarakat, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan adil.

HLM ini juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi Championship TP2DD 2026. Penilaian tahun ini akan menitikberatkan pada tiga aspek, yakni process, output, dan outcome. Indikator keberhasilan disebut akan diukur dari dampak nyata, termasuk peningkatan transaksi non tunai, kepatuhan pajak, serta percepatan serapan anggaran di Provinsi Lampung.