Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mempercepat transformasi digital di sektor keuangan daerah dengan memperkuat peran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui kegiatan capacity building pengisian evaluasi kinerja (championship) TP2DD se-Provinsi Bengkulu Tahun 2026 yang digelar di Hotel Mercure Bengkulu, Senin (13/4).
Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni. Dalam sambutannya, Herwan menekankan pentingnya peningkatan kualitas laporan TP2DD sebagai bagian dari strategi agar Bengkulu semakin adaptif menghadapi era digital.
Herwan menilai digitalisasi kini menjadi kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi tata kelola keuangan daerah. Namun, ia mengakui masih ada tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia serta perubahan pola kerja dari sistem manual ke sistem digital.
“Transformasi digital membutuhkan komitmen bersama. Kita harus terus mendorong peningkatan kapasitas aparatur agar mampu beradaptasi dengan sistem berbasis teknologi,” kata Herwan.
Acara ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan pemerintah kabupaten/kota hingga sektor perbankan. Kehadiran lintas pihak tersebut dinilai mencerminkan pentingnya kolaborasi untuk mempercepat digitalisasi keuangan daerah.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menjelaskan TP2DD berperan strategis sebagai forum koordinasi dalam mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Ia juga menyampaikan bahwa perkembangan penggunaan sistem pembayaran digital di Bengkulu menunjukkan tren positif.
Hingga Februari 2026, jumlah pengguna QRIS di Bengkulu tercatat 281.097 atau tumbuh 12,4 persen secara tahunan. Dari sisi transaksi, volume QRIS meningkat menjadi 243.888 transaksi atau naik sekitar 27 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Pertumbuhan ini menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap transaksi non-tunai, sekaligus menunjukkan efektivitas upaya digitalisasi yang telah dilakukan,” ujar Wahyu.
Wahyu menambahkan, digitalisasi keuangan daerah tidak hanya berdampak pada kemudahan transaksi, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Di sisi lain, Herwan mengungkapkan posisi Bengkulu saat ini masih berada di peringkat ke-9 dari 10 provinsi di Sumatera dalam penilaian TP2DD. Menurutnya, hal tersebut menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dan inovasi.
Pemprov Bengkulu, lanjut Herwan, terus mendorong optimalisasi transaksi non-tunai dalam aktivitas keuangan daerah, termasuk pembayaran pajak dan retribusi. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem yang lebih transparan dan efisien.
“Digitalisasi adalah kunci untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah. Dengan sistem yang terintegrasi, kita dapat meminimalisir kebocoran serta meningkatkan penerimaan daerah,” ucap Herwan.
Melalui capacity building ini, anggota TP2DD diharapkan dapat meningkatkan kapasitas, memperkuat koordinasi, serta menghadirkan inovasi pelayanan publik berbasis digital. Evaluasi kinerja yang dilakukan juga diharapkan menjadi acuan dalam menyusun strategi yang lebih efektif ke depan.
Dengan sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan sektor perbankan, Pemprov Bengkulu menyatakan optimistis dapat mempercepat transformasi digital dan meningkatkan daya saing dengan provinsi lain di Sumatera, sekaligus memperkuat ekosistem keuangan digital yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan.
