Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyatakan capaian indikator makro dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 menunjukkan tren positif selama setahun kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah. Sejumlah capaian disebut melampaui target yang ditetapkan, termasuk pada beberapa indikator yang dibandingkan dengan target RPJMD.
Dalam catatan kinerja yang dirilis Pemprov Banten, pada 2025 RPJMD Provinsi Banten menetapkan delapan target dari sembilan indikator makro. Indikator makro dimaknai sebagai ukuran statistik yang menggambarkan kinerja perekonomian, sosial, dan pembangunan wilayah.
Indikator makro yang dicatat setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin, gini ratio, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kontribusi PDRB provinsi terhadap nasional, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
Pada 2025, IPM Provinsi Banten tercatat 77,25 poin. Angka ini melampaui target RPJMD 76,50 dan menempatkan Banten dalam tujuh besar nasional pada kategori IPM tinggi.
Dari sisi ekonomi, Pemprov Banten mencatat pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,37 persen (year-on-year). Capaian itu disebut melampaui target RPJMD dua tahun berturut-turut, yakni target 2025 sebesar 5,20 persen dan target 2024 sebesar 4,79 persen. Pertumbuhan ekonomi Banten diklaim ditopang kinerja stabil sektor industri pengolahan, konstruksi, dan pertanian.
Pemprov Banten juga menyampaikan realisasi investasi meningkat pada 2025 dengan nilai Rp130,2 triliun, dibandingkan 2024 sebesar Rp105,64 triliun.
Dalam aspek ketenagakerjaan, jumlah penduduk bekerja di Banten disebut meningkat dengan total 5,80 juta orang pada Februari 2025.
Untuk pengentasan kemiskinan, realisasi persentase penduduk miskin pada 2025 dicatat 5,51 persen, dengan target RPJMD 5,50 persen.
PDRB per kapita Provinsi Banten pada 2025 tercatat Rp74,67 juta. Angka ini disebut mencapai 103 persen dari target RPJMD sebesar Rp72,35 juta.
Sementara itu, kontribusi PDRB Provinsi Banten terhadap PDRB nasional mencapai 3,96 persen, dengan target RPJMD sebesar 4 persen. Pemprov juga mencatat peningkatan IKLH, dengan realisasi 69,12 dan target RPJMD 66,92.
Pemprov Banten menyebut pencapaian indikator makro turut ditopang kinerja tata kelola pemerintahan. Pemprov dilaporkan telah sembilan kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) APBD.
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2025 juga disebut meningkat menjadi 3,69 dengan kategori sangat baik. Selain itu, nilai integritas pemerintah daerah melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 mencapai 73,22.
Dari sisi kualitas kebijakan, Pemprov menyatakan Provinsi Banten meraih kualifikasi “Sangat Baik” berdasarkan hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025. Banten juga kembali memperoleh predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 dengan skor 96,45.
Dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan, Pemprov menyebut Banten masuk 10 besar nasional, berada di peringkat kesembilan dari 34 provinsi dengan status kinerja tinggi. Capaian tersebut juga disebut diperkuat dengan raihan kategori A (Sangat Baik) dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2025.
