Wali Kota Batu Nurochman menginstruksikan langkah-langkah strategis kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Batu untuk merespons tekanan ekonomi yang dipengaruhi dinamika geopolitik global. Arahan tersebut disampaikan saat apel pagi pada Senin (6/4), dengan penekanan pada efisiensi anggaran serta adaptasi pola kerja.
Mulai April 2026, Pemerintah Kota Batu akan menerapkan sistem kerja Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) secara bergantian. Nurochman menjelaskan kebijakan itu diambil sebagai respons atas kondisi ekonomi daerah yang terdampak penurunan aktivitas sektor pariwisata dan perhotelan, sehingga berimbas pada turunnya pendapatan pajak daerah.
“Kita harus melakukan transformasi dan perubahan cara kerja. Dinas yang berkaitan dengan pelayanan langsung tetap beroperasi, namun bisa dilakukan pembagian personel hingga 50 persen. Kita juga akan mengoordinasikan jadwal pastinya dengan wilayah Malang Raya agar selaras,” ujar Nurochman yang akrab disapa Cak Nur.
Selain penyesuaian pola kerja, ia juga mewajibkan penghematan energi di kantor-kantor pemerintahan. Penghematan mencakup penggunaan listrik, air, pulsa, hingga perangkat komputer yang diminta dimatikan total setelah jam kerja.
Dalam arahannya, Nurochman menegaskan pemangkasan anggaran kunjungan luar negeri hingga 70 persen. Menurutnya, kegiatan promosi wisata maupun studi banding harus melalui evaluasi ketat.
Ia mendorong pemanfaatan teknologi informasi, termasuk konferensi video seperti Zoom, sebagai alternatif untuk studi komparasi atau komunikasi dengan narasumber di luar daerah. “Optimalkan teknologi yang kita miliki. Untuk menggali potensi atau berkomunikasi dengan narasumber di luar daerah, aplikasi Zoom menjadi alternatif efektif tanpa harus mengeluarkan biaya BBM dan akomodasi yang besar,” katanya.
Nurochman juga mengimbau ASN yang rumahnya berjarak kurang dari 5 kilometer dari kantor agar berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum. Ia menyebut langkah itu dapat membantu ASN merasakan langsung aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus mendukung moda transportasi angkot.
Di tengah kebijakan efisiensi, Pemerintah Kota Batu tetap menekankan akuntabilitas keuangan. Nurochman mengapresiasi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada BPK RI Perwakilan Jawa Timur tepat waktu pada 30 Maret.
Saat ini, BPK tengah melakukan pemeriksaan yang berlangsung hingga 1 Mei 2026. Nurochman menargetkan Pemerintah Kota Batu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ia meminta kepala SKPD, bendahara, dan pengurus barang bersikap kooperatif serta menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan. “Pastikan standar akuntansi dan efektivitas pengendalian internal terpenuhi,” tambahnya.
Menutup arahannya, Nurochman memaparkan tantangan anggaran terkait belanja pegawai yang kini mencapai 40 persen. Kondisi itu disebut dipicu pengurangan dana transfer pusat sebesar Rp 200 miliar serta adanya pengangkatan ASN P3K. Karena itu, evaluasi kinerja triwulan pertama dan rasionalisasi belanja menjadi prioritas pada triwulan kedua tahun 2026.
“Seluruh langkah ini, termasuk pengetatan absensi yang akan saya tinjau langsung ke lapangan, adalah upaya kita untuk tetap berprestasi sebagai aparatur negara di tengah keterbatasan anggaran yang ada,” pungkasnya.
