Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menggandeng Bank Lampung. Kerja sama ini ditujukan untuk memperkuat sistem pembayaran pajak serta pengelolaan kas daerah agar lebih modern, efisien, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Sekretaris Daerah Lampung Selatan, Supriyanto, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam menyesuaikan pelayanan publik dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
“Kerja sama ini tidak hanya melanjutkan program yang sudah ada, tetapi juga membuka ruang pengembangan layanan yang lebih luas. Ini bentuk adaptasi pemerintah terhadap perkembangan zaman,” ujar Supriyanto di Kalianda, Kamis.
Untuk memperkuat sistem pembayaran pajak dan pengelolaan kas daerah, Pemkab Lampung Selatan menandatangani dua perjanjian bersama Bank Lampung Cabang Kalianda. Penandatanganan dilakukan bersama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di ruang kerja Sekretaris Daerah setempat, Kamis (2/4/2026).
Melalui kerja sama dengan BPPRD, pemerintah daerah mendorong penerapan pembayaran pajak dan retribusi daerah berbasis digital agar semakin efisien dan mudah diakses. Supriyanto menyebut langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mempercepat proses transaksi.
Sementara itu, kerja sama dengan BPKAD difokuskan pada penguatan pengelolaan kas daerah yang lebih transparan dan akuntabel, sejalan dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik (good governance). Ia menegaskan pemanfaatan teknologi, khususnya sistem pembayaran non-tunai, menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan pendapatan daerah sekaligus meminimalkan potensi kebocoran.
“Digitalisasi menjadi kunci untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Melalui kerja sama ini, Pemkab Lampung Selatan berharap sistem pembayaran pajak dan pengelolaan kas daerah dapat berjalan lebih modern dan terintegrasi, sehingga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah serta kualitas pelayanan publik.
