Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Pemkab Labusel), Sumatera Utara, memulai tahapan pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 melalui kegiatan entry meeting yang digelar di Aula Lantai III Kantor Bupati Labusel, Selasa (07/04/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Bupati Labusel Fery Sahputra Simatupang dan dihadiri jajaran instansi terkait. Entry meeting menjadi penanda dimulainya lanjutan audit keuangan daerah, dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melakukan pemeriksaan mendalam serta verifikasi terhadap laporan keuangan yang sebelumnya telah diserahkan.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kepala Perwakilan BPK Sumatera Utara Paula Henry Simatupang beserta tim pemeriksa. Ia menilai peran BPK penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Bupati menegaskan pemeriksaan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai evaluasi bersama agar pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, patuh pada aturan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Ia juga menyatakan Pemkab Labusel siap bersikap terbuka serta mendukung proses pemeriksaan.
Fery menginstruksikan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) agar segera menyiapkan dan menyerahkan data serta dokumen yang dibutuhkan secara cepat, tepat, dan akurat kepada tim pemeriksa. Ia juga meminta pejabat daerah menunda perjalanan dinas ke luar daerah selama audit berlangsung, kecuali untuk kepentingan mendesak dengan tetap berkoordinasi dan memperoleh izin pimpinan.
Selain itu, Bupati menekankan pentingnya kejujuran dalam pemeriksaan. Ia mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak menutupi kekurangan yang ada sebagai bagian dari komitmen memperbaiki sistem pemerintahan.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan doa bersama, dilanjutkan sesi foto dan salam penutup. Setelah acara selesai, Bupati meninggalkan ruang rapat.
Melalui pemeriksaan ini, Pemkab Labuhanbatu Selatan berharap kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.