Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, terus mendorong perluasan akses keuangan masyarakat melalui penguatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Langkah ini dinilai strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Penjabat Sekretaris Daerah Kotim Umar Kaderi mengatakan TPAKD memiliki peran penting dalam memperluas akses layanan keuangan sekaligus mendorong literasi keuangan masyarakat. Menurut dia, penguatan ini juga mencakup peningkatan pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan formal guna menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Umar menjelaskan, keberadaan TPAKD semakin relevan untuk menjawab berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses layanan keuangan di sejumlah wilayah, belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan formal, serta perlunya penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengakselerasi program inklusi keuangan yang tepat sasaran.
Ia menilai rapat koordinasi yang dilaksanakan TPAKD menjadi momentum penting dan tidak sekadar agenda rutin kelembagaan. Melalui forum tersebut, kata Umar, pihak terkait dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja TPAKD di masing-masing daerah, menilai capaian, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah perbaikan yang lebih efektif ke depan.
Selain itu, Umar mendorong adanya pendampingan dan pelatihan bagi masyarakat agar terbentuk pemahaman yang lebih komprehensif, mulai dari perencanaan program hingga implementasi di lapangan. Upaya tersebut juga mencakup penyusunan pelaporan serta penguatan sinergi lintas sektor agar program TPAKD tidak berhenti pada aspek administratif semata.
“Program TPAKD harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Umar menyampaikan pemerintah daerah pada prinsipnya mendukung pelaksanaan berbagai program TPAKD karena substansinya sejalan dengan upaya memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan akses keuangan yang semakin luas, masyarakat—termasuk pelaku UMKM, petani, nelayan, hingga kelompok rentan—diharapkan memiliki peluang lebih besar memperoleh layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan.
Dalam konteks itu, Umar menekankan keberhasilan program TPAKD memerlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pemerintah pusat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya. Ia mendorong sinergi tersebut terus dijaga dan diperkuat agar program yang dijalankan berbasis kebutuhan daerah, memiliki arah yang jelas, serta dapat diukur keberhasilannya.
Umar yang juga menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kotim mengajak seluruh pihak menjaga komitmen, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan program akses keuangan di daerah.
