Pemerintah Kabupaten Karo mengikuti entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kegiatan ini diikuti Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes, didampingi Wakil Bupati Komando Tarigan, SP, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, MM.
Turut mendampingi, Inspektur Daerah Kabupaten Karo Sodes Sembiring, SE, M.Si, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. Drs. Eddi Surianta Surbakti, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Entry meeting tersebut diikuti secara daring melalui Zoom dari Ruang Karo Command Center (KCC) Kantor Bupati Karo, Kabanjahe, Kamis (2/4/2026). Kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI di Jakarta ini dihadiri secara luring oleh para gubernur dan ketua DPRD provinsi di lingkup DJPKN V, sementara bupati, wali kota, serta ketua DPRD kabupaten/kota mengikutinya secara daring.
Dalam rangkaian kegiatan itu, dilakukan penyerahan surat tugas pemeriksaan sebagai penanda dimulainya secara resmi pemeriksaan lapangan atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di masing-masing daerah.
Entry meeting dibuka oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Dr. Boby Adhityo Rizaldi. Dalam penyampaiannya, ia menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK diharapkan mendorong perbaikan pelayanan publik, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penurunan angka kemiskinan. Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 juga disebut sebagai momentum untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di tengah dinamika perubahan global.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Karo menyatakan komitmen mendukung kelancaran proses pemeriksaan dengan menyiapkan dokumen dan data yang dibutuhkan secara akurat dan tepat waktu sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Bupati Antonius Ginting menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan secara terbuka. Menurutnya, sikap proaktif dan kooperatif menjadi kunci agar proses audit berjalan lancar dan tepat waktu.
“Melalui entry meeting ini, diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara Pemkab Karo dan BPK RI dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong pembinaan berkelanjutan sehingga sistem keuangan daerah menjadi lebih tertib dan efektif,” ujar Antonius.
