Pemerintah Kabupaten Karangasem mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Selasa (7/4/2026).

Forum tersebut diposisikan sebagai langkah strategis untuk mendorong penerapan sistem transaksi non tunai, salah satunya dengan mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di seluruh perangkat daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karangasem, I Nyoman Siki Ngurah, menyatakan HLM TP2DD menjadi bagian penting dalam percepatan digitalisasi tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, implementasi KKPD merupakan instrumen untuk mewujudkan sistem pembayaran non tunai yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Ia menjelaskan, pemanfaatan KKPD dinilai dapat meningkatkan efisiensi belanja daerah, mempercepat proses pembayaran, serta memperkuat sistem pengelolaan keuangan berbasis digital.

Dalam pertemuan itu, seluruh perangkat daerah didorong untuk berkomitmen mengimplementasikan KKPD secara optimal. Pemahaman teknis, mulai dari mekanisme penggunaan hingga pertanggungjawaban transaksi, disebut menjadi faktor kunci keberhasilan program.

“Seluruh pengguna KKPD harus memahami tata cara penggunaan, alur pembayaran, hingga pertanggungjawaban transaksi secara menyeluruh,” kata Siki Ngurah.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Sabha Prakerthi ini diikuti oleh seluruh kepala perangkat daerah dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Hadir pula Sekretaris Daerah Karangasem, I Ketut Sedana Merta, serta narasumber dari BNI dan BPD Bali.

Pemkab Karangasem menargetkan seluruh perangkat daerah segera menerapkan KKPD dalam setiap transaksi belanja. Selain itu, peningkatan persentase transaksi non tunai juga ditetapkan sebagai prioritas.