Pemerintah Kabupaten Bombana memulai tahapan pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Tahap awal pemeriksaan ditandai dengan entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara di Ruang Rapat Bupati Measa Laro, Kamis (2/4/2026).
Entry meeting tersebut dipimpin Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani dan merupakan tindak lanjut surat tugas BPK terkait pemeriksaan rinci laporan keuangan daerah. Sejumlah pihak turut hadir, antara lain perwakilan BPK Sultra, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana Syahrun, para kepala perangkat daerah, Direktur BLU RSUD Bombana, Pejabat Penatausahaan Keuangan, serta Pejabat Pembuat Komitmen di lingkup Pemkab Bombana.
Kegiatan ini menjadi tahap awal sebelum BPK melakukan audit mendalam. Pemeriksaan bertujuan menilai kesesuaian laporan keuangan pemerintah daerah dengan standar akuntansi pemerintahan serta memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Dalam arahannya, Ahmad Yani menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan koordinasi selama proses pemeriksaan. Ia meminta seluruh perangkat daerah responsif terhadap kebutuhan data maupun klarifikasi dari tim pemeriksa.
“Jika terdapat permasalahan yang belum dapat diselesaikan, agar segera disampaikan sehingga bisa dicarikan solusi bersama. Harapannya, melalui kerja sama dan komitmen yang kuat, kita tetap dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Ahmad Yani.
Ia juga mengingatkan perlunya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, terutama terkait perjalanan dinas. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu dioptimalkan untuk mendukung efektivitas kerja sekaligus menekan biaya operasional.
“Jika terdapat kegiatan di luar daerah yang masih dapat diselesaikan secara daring, agar dapat dimaksimalkan melalui media online,” tambahnya.
Sementara itu, Pj Sekda Bombana Syahrun menegaskan kesiapan perangkat daerah menjadi faktor penting agar proses audit berjalan lancar. Ia mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah untuk segera menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap dan akurat.
“Dalam pelaksanaan pemeriksaan ini, kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh perangkat daerah. Meskipun terjadi perombakan jabatan dalam beberapa bulan terakhir, koordinasi dengan pejabat sebelumnya tetap perlu dilakukan, terutama terkait data dan dokumen yang dibutuhkan,” ujar Syahrun.
Syahrun menilai kesinambungan informasi krusial, terutama dalam masa transisi jabatan. Tanpa koordinasi yang baik, keterlambatan atau kekurangan data dikhawatirkan dapat menghambat proses pemeriksaan.
Pemkab Bombana berharap pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lancar dan menghasilkan penilaian optimal. Pemerintah daerah juga menargetkan opini WTP dapat kembali diraih sebagai indikator pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
Selain sebagai proses penilaian, pemeriksaan ini diharapkan menjadi sarana evaluasi bagi perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, termasuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan selama pemeriksaan.
