BERITA TERKINI
Pemkab Banyuasin dan BPS Bahas Sensus 2026, Indikator Makro Tunjukkan Ekonomi Tumbuh 5,40 Persen

Pemkab Banyuasin dan BPS Bahas Sensus 2026, Indikator Makro Tunjukkan Ekonomi Tumbuh 5,40 Persen

Pemerintah Kabupaten Banyuasin menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuasin untuk membahas pelaksanaan Sensus 2026 sekaligus pemaparan data indikator makro daerah. Pertemuan digelar di Guest House Rumah Dinas Bupati Banyuasin, Pangkalan Balai, Jumat (27/02/2026).

Audiensi tersebut dihadiri Kepala BPS Kabupaten Banyuasin Basuki Rahmat, S.ST., M.Stat., bersama jajaran. Rombongan diterima Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, SH., MH, didampingi Staf Ahli Salni Fajar serta Kepala Diskominfo-SP Hj. Ida Bahagia.

Dalam pemaparan, BPS menyampaikan sejumlah indikator strategis yang menjadi rujukan perencanaan pembangunan daerah, di antaranya pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, serta data statistik sektoral lainnya.

Basuki Rahmat menyebut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuasin menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data yang disampaikan, pertumbuhan ekonomi daerah tercatat sebesar 5,40 persen, meningkat dibanding tahun 2024 yang sebesar 5,14 persen.

Selain itu, BPS juga memaparkan capaian sektor pertanian. Pada 2025, luas panen Kabupaten Banyuasin mencapai 230.797 hektare dengan produksi 1.175.418 ton Gabah Kering Giling (GKG). Pada tahun yang sama, produksi beras tercatat sebesar 674.989 ton.

Menanggapi paparan tersebut, Bupati Askolani menegaskan pentingnya ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar penyusunan program prioritas serta evaluasi pembangunan daerah. Ia juga menyatakan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Banyuasin terhadap pelaksanaan Sensus 2026 agar berjalan optimal dan menghasilkan data berkualitas.

Bupati Askolani turut menyambut baik capaian pertumbuhan ekonomi yang dinilai mencerminkan ketahanan serta geliat ekonomi masyarakat Banyuasin. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dengan BPS dalam merumuskan kebijakan berbasis data.