Pemerintah Kabupaten Banjar menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Selatan. Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Banjar H Saidi Mansyur di Banjarbaru, Selasa (31/03/2026).

Penyerahan LKPD berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan dan dihadiri para bupati serta wali kota se-Kalimantan Selatan beserta jajaran pemerintah daerah masing-masing. Agenda ini merupakan bagian dari kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan pemerintah daerah.

Saidi Mansyur menyatakan pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Ia berharap pemeriksaan yang dilakukan BPK dapat berjalan lancar dan berdampak pada perbaikan kualitas laporan keuangan daerah.

“Semoga proses pemeriksaan oleh BPK dapat berjalan lancar sehingga hasilnya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah,” ujar Saidi.

Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin menegaskan penyerahan LKPD merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Ia menyebut laporan yang telah diserahkan akan diperiksa dalam kurun waktu sekitar 60 hari.

“Kita bersama-sama telah menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah. Nanti akan diperiksa kurang lebih 60 hari. Mudah-mudahan laporan kita rapi dan tidak ada kekurangan,” kata Muhidin.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Andriyanto, menyampaikan hasil pemeriksaan direncanakan diserahkan pada 26 Mei 2026 kepada DPRD dan kepala daerah. Ia juga menjelaskan pemeriksaan lanjutan akan berlangsung selama 28 hari, mulai 5 April hingga 2 Mei 2026.

Penyerahan LKPD tersebut turut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan secara tepat waktu.