Susunan pemerintahan Vietnam periode terbaru menandai perubahan penting, seiring banyaknya posisi kepemimpinan yang untuk pertama kali mendapat persetujuan Majelis Nasional, termasuk wakil perdana menteri dan para menteri. Sejumlah pejabat yang baru diangkat juga berasal dari generasi kelahiran 1970-an, dengan latar keahlian di bidang hukum, ekonomi, keuangan dan perbankan, serta kebijakan publik.

Dengan konsolidasi struktur pemerintahan dan lima bidang prioritas yang ditekankan Perdana Menteri Le Minh Hung, muncul harapan agar pemerintahan periode ini mampu bekerja secara terpadu menghadapi tantangan dan mengejar target pertumbuhan dua digit.

Delegasi Majelis Nasional Tran Hoang Ngan dari Kota Ho Chi Minh menyampaikan keyakinannya terhadap tim pemerintahan yang baru terpilih, yang disebutnya memperoleh dukungan hampir bulat. Ia menilai jajaran kepemimpinan memiliki keahlian profesional yang mendalam, pengalaman memegang berbagai posisi penting, serta visi dalam pengelolaan pemerintahan dan administrasi.

Tran Hoang Ngan menekankan pentingnya pemerintahan yang modern dan konstruktif, dengan rakyat dan dunia usaha sebagai pusat perhatian. Menurutnya, prioritas tersebut perlu diwujudkan melalui perbaikan institusi secara komprehensif, peninjauan dan perubahan sistem hukum, penyederhanaan prosedur administrasi, penghapusan hambatan, serta pembukaan sumber daya bagi pembangunan.

Ia juga menilai kebutuhan membangun aparatur administrasi yang efisien, efektif, dan terarah menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola. Dalam pandangannya, tata kelola harus memastikan kesesuaian antara pernyataan dan tindakan, serta bertumpu pada pemikiran manajemen modern, proaktif, dan fleksibel. Ia berharap pemerintah tetap dekat dengan realitas kehidupan masyarakat dan kondisi dunia usaha, agar keputusan dapat diambil tepat waktu dan akurat.

Menurutnya, dalam situasi persaingan dan tuntutan pembangunan yang kian tinggi, kecepatan menjadi persyaratan penting: bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan lebih stabil. Ia juga menilai penguatan institusi tetap menjadi fokus, dengan pengalaman sebelumnya menunjukkan institusi sebagai pendorong penting bagi hasil ekonomi positif pada 2025 dan kuartal pertama 2026.

Sejalan dengan itu, ia mendorong peninjauan menyeluruh terhadap sistem hukum untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan; reformasi administrasi secara tegas dengan menghapus prosedur yang tidak perlu; serta pembangunan sistem regulasi yang transparan, mudah dipahami, dan mudah ditegakkan. Tujuannya, menurunkan biaya kepatuhan bagi warga dan pelaku usaha. Ia menambahkan, efektivitas manajemen negara perlu diukur dari tingkat kepuasan dan kebahagiaan masyarakat.

Delegasi Tran Van Lam dari Komite Urusan Delegasi menyatakan salah satu pesan yang disampaikan kepala pemerintahan adalah tekad mencapai pertumbuhan cepat, berkelanjutan, dan inklusif, sekaligus meningkatkan kehidupan masyarakat. Ia menyoroti prioritas perdana menteri dalam menyempurnakan kerangka kelembagaan, meminimalkan prosedur administratif, menghapus hambatan secara definitif, serta membangun aparatur yang efisien dan kuat.

Tran Van Lam menilai target pertumbuhan dapat dicapai mengingat Vietnam telah menjalankan reformasi kelembagaan dan mengurangi hambatan kebijakan serta hukum pada periode sebelumnya. Menurutnya, reformasi administrasi menuju sistem yang lebih efisien, berorientasi pada masyarakat, dan ramah bisnis telah menciptakan kondisi untuk penyelesaian persoalan secara tepat waktu.

Ia juga menilai, di tengah tantangan ekonomi global, perekonomian Vietnam tetap tumbuh dengan baik sehingga tersedia ruang bagi stabilitas makroekonomi dan keseimbangan utama. Ia menyebut indikator utang publik dan keamanan keuangan nasional berada pada tingkat yang sangat baik, sehingga memungkinkan mobilisasi sumber daya lebih besar. Selain modal, arah kebijakan pertumbuhan juga disebut mengedepankan kualitas, melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai dasar pertumbuhan produktivitas.

Namun, ia menekankan bahwa berbagai keunggulan tersebut perlu diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas hidup dan kebahagiaan masyarakat, disertai perlindungan lingkungan serta terjaganya ketertiban dan keamanan sosial. Dalam konteks itu, ia mengusulkan penerapan indikator kinerja utama (KPI) untuk setiap daerah guna memperkuat tanggung jawab dan dorongan dari tingkat akar rumput, sehingga memunculkan daya dorong pertumbuhan bersama secara nasional.

Dari perspektif dunia usaha, Wakil Presiden sekaligus Sekretaris Jenderal Asosiasi Usaha Kecil dan Menengah Hanoi, Mac Quoc Anh, menilai restrukturisasi posisi pemerintahan dan pesan kepala pemerintahan menunjukkan fase berikutnya sebagai fase aksi, implementasi yang disiplin, dan akuntabilitas berbasis hasil.

Ia menyebut target pertumbuhan tahunan 10% dan pembangunan pemerintahan modern yang melayani rakyat sebagai mandat penting, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sektor swasta sebagai pendorong. Menurutnya, untuk mencapai pertumbuhan dua digit diperlukan pergeseran dari pola pikir manajemen menjadi pola pikir berorientasi pengembangan.

Mac Quoc Anh merinci tiga kebutuhan percepatan: menghapus hambatan kelembagaan dan menurunkan biaya kepatuhan bagi bisnis; mendorong desentralisasi yang disertai mekanisme inspeksi, pengawasan, dan akuntabilitas yang jelas; serta membuka seluruh sumber daya bagi investasi, produksi, inovasi, dan pembangunan infrastruktur strategis.

Ia juga menilai Vietnam tidak dapat bertumpu pada pola pertumbuhan lama yang bergantung pada modal, tenaga kerja murah, atau eksploitasi sumber daya, terutama di tengah tekanan global seperti meningkatnya proteksionisme perdagangan, konflik geopolitik, perubahan iklim, penuaan penduduk, penipisan sumber daya, dan tekanan transisi energi. Menurutnya, pertumbuhan perlu didorong oleh produktivitas, teknologi, dan kualitas institusi.

Selain itu, ia menyoroti kebutuhan akses yang lebih adil terhadap modal, akses lahan yang lebih transparan, perencanaan publik yang lebih jelas, serta kesempatan yang lebih setara bagi perusahaan swasta dan usaha kecil-menengah untuk berpartisipasi dalam investasi publik, infrastruktur, logistik, dan proyek transformasi digital.

Mac Quoc Anh menyatakan kebutuhan utama dunia usaha adalah lingkungan bisnis yang stabil, transparan, dan dapat diprediksi, dengan penegakan hukum yang konsisten dari tingkat pusat hingga daerah. Ia juga menyebut kebutuhan akan “pemerintahan digital” yang memproses permohonan secara real-time, mekanisme layanan satu pintu dengan satu kali proses dan satu penanggung jawab, serta konsistensi dalam implementasi aturan.

Di sisi lain, delegasi Pham Van Hoa dari Dong Thap menilai dukungan 100% dari delegasi yang hadir terhadap resolusi pemilihan dan pengangkatan para pemimpin kunci negara—termasuk Majelis Nasional, Pemerintah, Mahkamah Agung Rakyat, dan Kejaksaan Agung Rakyat—sebagai pengakuan luar biasa. Ia menyebut hal itu mencerminkan kepercayaan penuh atas kompetensi, etika, dan karakter para pemimpin terpilih, sekaligus menjadi tekanan positif agar tanggung jawab tinggi ditunjukkan sejak awal masa jabatan. Ia berharap para pemimpin memenuhi komitmen dan bertindak tegas untuk mengatasi kesulitan serta mencapai target yang ditetapkan resolusi Majelis Nasional.

Perwakilan Le Nu Thuy Duong dari Dong Nai menyampaikan harapan agar pemerintah mampu menyeimbangkan banyak agenda secara bersamaan. Ia merujuk pada arah utama dalam pidato pelantikan perdana menteri, termasuk membangun pemerintahan proaktif yang melayani rakyat, menyempurnakan institusi dan membuka potensi sumber daya; mengelola perekonomian untuk pertumbuhan cepat dan berkelanjutan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sektor swasta sebagai penggerak; mengoperasikan sistem pemerintahan dua tingkat secara efektif; serta membangun pemerintahan yang jujur dan disiplin.

Le Nu Thuy Duong berharap pemerintah menyusun dan menerapkan strategi nasional yang terperinci untuk pembangunan ekonomi, memastikan perpaduan harmonis antara pertumbuhan cepat dan berkelanjutan, stabilitas makroekonomi, serta inovasi model pertumbuhan. Ia juga mendorong pengembangan kawasan ekonomi utama yang terhubung dengan kekuatan masing-masing wilayah untuk menciptakan pusat pertumbuhan nasional.

Menurutnya, prioritas perlu diberikan pada pembangunan infrastruktur secara serentak, mencakup transportasi, energi, dan terutama infrastruktur digital, dengan konektivitas antardaerah. Ia juga menilai pengalaman Perdana Menteri Le Minh Hung dalam pengelolaan ekonomi sebagai kekuatan, khususnya dalam mendorong pengelolaan makroekonomi. Ia berharap pemerintah mampu menyeimbangkan kebutuhan pertumbuhan dan pengendalian inflasi, serta menjaga fleksibilitas kebijakan fiskal dan moneter untuk memastikan stabilitas pasar keuangan.

Terkait pengembangan komunitas bisnis, Le Nu Thuy Duong berharap pemerintah menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan bagi dunia usaha dalam mengakses sumber daya pembangunan, melanjutkan reformasi dan penyederhanaan prosedur administrasi, serta melakukan diversifikasi pasar modal. Ia juga menekankan perlunya mekanisme dan kebijakan yang mendukung sektor dan industri berdampak besar bagi perekonomian, serta bisnis yang sah dan berkontribusi pada tujuan pembangunan sosial-ekonomi.

Di tengah ekspektasi publik yang tinggi, sejumlah delegasi dan perwakilan dunia usaha menilai langkah paling penting saat ini adalah memastikan tindakan tegas agar visi pemerintahan yang dekat dengan rakyat, mendukung bisnis, dan berorientasi hasil dapat terwujud dalam pelaksanaan kebijakan sehari-hari.