Pemerintah memperkuat stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Langkah ini disebut sebagai upaya pengelolaan keuangan negara yang adaptif dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat di tengah tekanan ekonomi global, termasuk dampak kenaikan harga minyak dunia.
Kebijakan efisiensi dijalankan lintas sektor, mulai dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Sosial, hingga Kementerian Dalam Negeri yang mendorong pemerintah daerah melakukan penghematan belanja operasional.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, efisiensi tidak akan mengganggu pelayanan publik, terutama program bantuan sosial yang menjadi prioritas. Ia menyatakan bantuan sosial reguler, kebencanaan, hingga program atensi tetap berjalan.
Efisiensi di Kementerian Sosial difokuskan pada pengurangan belanja non-prioritas, seperti kegiatan seremonial dan perjalanan dinas. Penghematan juga dilakukan pada operasional, meliputi penggunaan listrik, AC, alat tulis kantor, hingga pelaksanaan rapat. Dari langkah tersebut, Kementerian Sosial tercatat menghemat sekitar Rp1 miliar dari penggunaan listrik pada tahun sebelumnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya efisiensi di tingkat daerah. Ia meminta kepala daerah menekan perjalanan dinas yang tidak mendesak dan mengalihkan anggaran ke program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tito menegaskan anggaran perlu diarahkan ke program pro-rakyat, bukan kegiatan yang tidak prioritas.
Di sisi lain, Kementerian Pertahanan juga melakukan efisiensi, khususnya pada penggunaan bahan bakar minyak (BBM), sebagai langkah antisipatif menghadapi dinamika geopolitik global. Kepala Biro Informasi Pertahanan Rico Ricardo Sirait menyebut kebijakan tersebut dilakukan tanpa mengganggu operasional strategis, dengan pengaturan sumber daya yang lebih efektif dan berbasis prioritas untuk menjaga kesiapan operasional.
Selain itu, pengawasan terhadap pegawai yang menjalankan skema work from home (WFH) turut diperketat agar efisiensi berjalan optimal tanpa menambah beban anggaran, terutama terkait konsumsi BBM.
Secara keseluruhan, kebijakan efisiensi anggaran ini mencerminkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara penghematan dan keberlanjutan program prioritas. Belanja yang dinilai tidak mendesak ditekan dan diarahkan ke program yang lebih berdampak bagi masyarakat.
