Jakarta — Pemerintah memastikan belum akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dalam waktu dekat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, kebijakan menahan harga BBM subsidi ditempuh untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Purbaya menilai keputusan terkait BBM subsidi harus mempertimbangkan dampak langsung terhadap kehidupan rumah tangga. Menurutnya, kenaikan harga energi akan cepat dirasakan masyarakat dan berpotensi menekan konsumsi.
“Yang pertama, yang jelas ketika BBM naik, beban hidup rakyat banyak, utamanya yang (berpenghasilan) kecil kan terganggu,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu, 8 April 2026.
Dari sisi ekonomi makro, Purbaya berpandangan kenaikan BBM subsidi tidak serta-merta memberikan keuntungan riil bagi perekonomian. Ia menilai kebijakan tersebut lebih merupakan pemindahan beban dari pemerintah kepada masyarakat, yang pada akhirnya dapat memperlambat aktivitas ekonomi.
“Yang kedua kalau dari sisi ekonomi itu kan tinggal mindahin, kalau saya naikkin BBM-nya, uangnya jadi punya saya, tapi rakyat harus bayar lebih dan itu bisa melambatkan ekonominya,” katanya.
Ia juga mempertanyakan efektivitas pemanfaatan tambahan ruang fiskal jika harga BBM subsidi dinaikkan. Menurut Purbaya, masyarakat cenderung membelanjakan uang sesuai kebutuhan sehingga dinilai lebih tepat sasaran dibandingkan jika dana dikelola pemerintah.
“Kalau masyarakat yang belanjakan, itu sesuai kebutuhan sehingga lebih tepat sasaran. Kalau pemerintah, bisa saja dibagi rata ke kementerian atau lembaga sehingga efisiensinya berkurang,” ujarnya.
Purbaya menegaskan, mempertahankan BBM subsidi merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan perlindungan sosial di tengah ketidakpastian global. Pemerintah, kata dia, tetap menjalankan efisiensi anggaran, namun tidak melalui kenaikan harga energi yang berisiko menekan konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah juga menyatakan penolakan terhadap wacana pengurangan subsidi BBM di tengah kenaikan harga energi global. “Kalau subsidi BBM dikurangi, kami enggak setuju,” kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 April 2026.
Menurut Said, tekanan global memang berpotensi memengaruhi keuangan negara. Namun, ia menilai kebijakan yang menyasar BBM subsidi tidak tepat karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat kecil. Ia mendorong agar pembahasan diarahkan pada penyesuaian harga BBM nonsubsidi sebagai alternatif kebijakan.
“Kenapa kita mengutak-atik subsidi? Kenapa kita tidak bicara terhadap harga nonsubsidi yang sampai sekarang belum naik? Kenapa yang untuk orang miskin yang diutak-atik. Jangan, dong,” ujarnya.
