Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan paket kebijakan “Delapan Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional” dalam konferensi pers pemerintah terkait mitigasi dan antisipasi dinamika global yang digelar secara virtual pada 31 Maret 2026. Airlangga menyatakan kebijakan tersebut disiapkan agar masyarakat tetap tenang dan produktif di tengah perkembangan global.
Menurut Airlangga, kondisi perekonomian nasional disebut tetap stabil dengan fundamental yang kokoh. Ia juga menyinggung stok Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional yang dinilai aman serta stabilitas fiskal yang diklaim terjaga. “Untuk itu kebijakan berikut ini diambil agar masyarakat tetap tenang dan tetap produktif,” ujar Airlangga.
Dalam paparannya, Airlangga merinci delapan butir transformasi budaya kerja. Pertama, memanfaatkan momentum global untuk mendorong perubahan perilaku menuju pola kerja yang lebih modern dan efisien. Kedua, penerapan Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu bagi aparatur sipil negara (ASN), disertai fleksibilitas bagi sektor swasta, serta dorongan digitalisasi pemerintahan, efisiensi mobilitas, pembatasan kendaraan dinas, dan pengurangan perjalanan dinas hingga 50% untuk dalam negeri serta 70% untuk luar negeri.
Ketiga, pemerintah mengimbau masyarakat melakukan efisiensi energi, mobilitas cerdas, dan tetap produktif dalam aktivitas ekonomi. Keempat, kebijakan ini mulai berlaku 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan implementasi.
Kelima, Airlangga menyebut potensi penghematan dari kebijakan WFH mencapai Rp6,2 triliun pada APBN, serta potensi penghematan belanja BBM masyarakat hingga Rp59 triliun. Keenam, dilakukan refocusing dan prioritisasi anggaran kementerian/lembaga dari belanja nonprioritas ke program berdampak langsung, dengan potensi efisiensi Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.
Ketujuh, pemerintah menyiapkan kebijakan kemandirian energi melalui implementasi B50 dan pengaturan distribusi BBM berbasis digital untuk efisiensi serta keadilan distribusi. Kedelapan, pemerintah akan mengoptimalkan program MBG, termasuk pengaturan distribusi dan skema penyajian, yang disebut berpotensi menghemat sekitar Rp20 triliun.
“Keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan,” kata Airlangga. Ia juga mengajak masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif dan mendukung efisiensi serta transformasi budaya kerja tersebut.
Dalam konteks program MBG, pemerintah mengarahkan penyediaan makanan segar selama lima hari dalam seminggu, dengan pengecualian untuk kelompok tertentu seperti asrama, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi. Airlangga menegaskan, “Potensi penghematan dari kebijakan ini dapat mencapai sekitar Rp20 triliun.”
Sementara itu, dalam Konferensi Pers APBN Kita pada 11 Maret 2026, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan program MBG turut memengaruhi peningkatan realisasi Belanja Barang pada APBN 2026 hingga akhir Februari 2026. Suahasil menyebut nilai MBG saat ini sekitar Rp19 triliun per bulan, sehingga Januari–Februari 2026 mencapai sekitar Rp39 triliun.
Suahasil juga menjelaskan bahwa tanpa MBG, Belanja Barang tetap meningkat. Belanja Barang Non-MBG tercatat Rp18 triliun pada 2025 dan menjadi Rp28,6 triliun pada 2026. “Dengan adanya penyaluran MBG ini menjadi lebih cepat lagi,” kata Suahasil.
Hingga 9 Maret 2026, Suahasil menyebut sebanyak 61,62 juta penerima manfaat telah dijangkau, didukung 25.082 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Realisasi anggaran MBG hingga tanggal tersebut mencapai Rp44,0 triliun atau sekitar 13,1% dari total pagu Rp335 triliun.
Dari sisi sebaran, penerima manfaat masih didominasi Pulau Jawa sekitar 35,47 juta orang, disusul Sumatera 12,63 juta, Sulawesi 4,49 juta, Bali–Nusa Tenggara 3,52 juta, Maluku–Papua 2,88 juta, dan Kalimantan 2,63 juta. Secara tren, jumlah penerima meningkat dari sekitar 37,2 juta pada Oktober menjadi 50,1 juta pada Januari 2026, lalu relatif stabil di kisaran 49,9 juta pada Februari 2026.
Suahasil merinci komposisi penerima pada Februari 2026, yakni sekitar 50 juta siswa dan 10,5 juta penerima nonsiswa. Kelompok nonsiswa mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta sejumlah lansia. “Itu yang nonsiswa datanya adalah 10,5 juta,” ujarnya.
Di sisi distribusi, pemerintah mulai menata skema agar lebih efisien dan sesuai kondisi wilayah. Dalam siaran pers Badan Gizi Nasional (BGN) tertanggal 31 Maret 2026, Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyatakan skema distribusi disesuaikan dengan karakteristik penerima dan daerah.
Untuk siswa, makanan segar diberikan lima hari dalam seminggu guna menjaga kualitas. Bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B), distribusi tetap berjalan hingga Sabtu. Adapun untuk wilayah 3T, BGN menerapkan kebijakan berbeda dengan menyalurkan bahan pangan kering seperti susu, roti, dan buah guna mengatasi keterbatasan logistik dan infrastruktur.
“Untuk wilayah 3T diberikan makanan kering, bukan makanan olahan. Contohnya seperti susu, buah, roti, dan bahan pangan lain yang lebih mudah disimpan serta didistribusikan,” tegas Nanik.
BGN menyebut kebijakan tersebut merupakan adaptasi atas keterbatasan infrastruktur, akses distribusi, dan fasilitas penyimpanan di wilayah 3T. Meski demikian, BGN menegaskan skema distribusi tetap mengacu pada standar gizi nasional dan prinsip keamanan pangan agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Suahasil menambahkan pemerintah akan terus memastikan program MBG dijalankan dengan tata kelola yang baik, efisien, dan didukung ketersediaan anggaran. “Tentu akan terus kita pastikan supaya (program MBG) ini dijalankan dengan tata kelola yang baik, dijalankan dengan efisien, dan anggarannya tersedia,” pungkasnya.
