Pemerintah pusat menyalurkan transfer ke daerah (TKD) untuk Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebesar Rp3,35 triliun pada periode Januari–Februari 2026. Penyaluran ini ditujukan untuk mengurangi ketimpangan keuangan daerah dalam layanan publik sekaligus membantu operasional pemerintahan daerah.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kaltim, Tjahjo Purnomo, mengatakan TKD tersebut terdiri atas dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) nonfisik, dan dana bagi hasil (DBH).
Realisasi TKD Rp3,35 triliun itu setara 15,2 persen dari total TKD yang dianggarkan untuk Kaltim sepanjang 2026 sebesar Rp22,07 triliun. Tjahjo menyebut proses penyaluran TKD masih berlanjut pada Maret hingga pekan pertama April, sehingga nilai yang tersalur disebut sudah lebih dari 15,2 persen.
Namun, total pagu TKD Kaltim pada 2026 sebesar Rp22,07 triliun tercatat menurun dibanding 2025 yang mencapai Rp42,29 triliun. Menurut Tjahjo, kebijakan penurunan TKD tahun ini disebabkan beberapa hal, antara lain upaya meningkatkan efektivitas belanja daerah setelah sebelumnya ditemukan sejumlah penggunaan dana yang dinilai kurang optimal.
Adapun rincian penyaluran hingga Februari 2026 mencakup DAU sebesar Rp2,02 triliun atau 17,51 persen dari total pagu DAU 2026 yang mencapai Rp11,55 triliun. Nilai pagu DAU 2026 tersebut meningkat 80,84 persen dibanding 2025 yang tercatat Rp6,38 triliun. Persentase realisasi penyaluran hingga Februari 2026 juga lebih tinggi dibanding periode yang sama pada 2025, yang saat itu terealisasi 11,57 persen atau Rp738,86 miliar.
Selain DAU, DAK nonfisik pada 2026 memiliki pagu Rp2,7 triliun dengan realisasi Januari–Februari sebesar Rp731,48 miliar atau 27,06 persen. Pada 2025, pagu DAK nonfisik tercatat Rp2,47 triliun dengan realisasi Januari–Februari sebesar Rp529,97 miliar atau 21,44 persen.
Sementara itu, DBH 2026 memiliki pagu Rp7,53 triliun dan terealisasi Rp601,36 miliar atau 7,98 persen hingga Februari. Nilai pagu DBH 2026 tersebut lebih kecil dibanding pagu 2025 yang mencapai Rp32,39 triliun, dengan realisasi Januari–Februari 2025 sebesar Rp2,37 triliun atau 7,33 persen.
