Pemerintah merespons gejolak ekonomi global dengan merilis delapan kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Airlangga dalam konferensi pers daring dari Seoul, Korea Selatan, pada Selasa (31/3/2026), bersama sejumlah pejabat kabinet. Ia menilai situasi global saat ini dapat menjadi momentum untuk mendorong transformasi kebijakan sekaligus meningkatkan efisiensi nasional.
“Pemerintah ingin masyarakat tetap tenang dan produktif,” kata Airlangga.
Salah satu kebijakan yang diumumkan adalah penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat. Ketentuan ini akan dituangkan melalui Surat Edaran Menteri PANRB dan Menteri Dalam Negeri.
Selain WFH, pemerintah juga membatasi mobilitas ASN. Pembatasan itu mencakup penggunaan kendaraan dinas maksimal 50%, pemangkasan perjalanan dinas 50% untuk dalam negeri dan 70% untuk luar negeri, serta dorongan penggunaan transportasi publik.
Untuk sektor swasta, penerapan WFH bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor. Namun, layanan publik dan sektor strategis—termasuk kesehatan, keamanan, energi, pangan, transportasi, hingga keuangan—tetap beroperasi normal.
Di sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar tingkat dasar hingga menengah tetap berlangsung tatap muka lima hari dalam sepekan. Sementara itu, perguruan tinggi diberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan kebijakan masing-masing.
Dari sisi fiskal, pemerintah memproyeksikan kebijakan ini dapat menghasilkan efisiensi besar. Airlangga menyebut potensi penghematan APBN dari WFH mencapai Rp6,2 triliun, pengurangan konsumsi BBM masyarakat sebesar Rp59 triliun, serta optimalisasi anggaran kementerian/lembaga di kisaran Rp100,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.
Pemerintah juga akan mengalihkan belanja non-prioritas—seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial—ke program yang dinilai berdampak langsung bagi masyarakat.
Di bidang energi, pemerintah mempercepat transisi energi melalui penerapan biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini diperkirakan mampu mengurangi konsumsi BBM fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun, dengan potensi penghematan subsidi mencapai Rp48 triliun.
Distribusi BBM juga akan diperketat melalui sistem barcode MyPertamina. Dalam skema ini, pembelian dibatasi maksimal 50 liter per kendaraan, kecuali kendaraan umum.
Selain itu, pemerintah mengoptimalkan program makan bergizi gratis dengan penyediaan makanan segar lima hari dalam sepekan, terutama di wilayah 3T dan daerah dengan tingkat stunting tinggi. Program tersebut diperkirakan dapat menciptakan efisiensi hingga Rp20 triliun.
Airlangga menegaskan, rangkaian kebijakan itu merupakan bagian dari transformasi menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan lebih tahan terhadap tekanan global. Ia juga mengajak masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif serta mendukung agenda transformasi tersebut.
