JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto menggelar Rapat Kerja Pemerintah bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pejabat Eselon I kementerian/lembaga, serta direktur utama BUMN di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi kinerja sekaligus penguatan konsolidasi pemerintah dalam menghadapi dinamika global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Indonesia secara umum dinilai masih baik. Ia menyebut, di antara negara anggota G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal IV-2025 sebesar 5,39% berada di posisi kedua, di bawah India yang mencatat 7,40%.
Menurut Airlangga, konsumsi domestik masih kuat dan berkontribusi 54% terhadap produk domestik bruto (PDB). Ia juga menyinggung ketahanan pangan yang dinilai relatif kuat, dengan produksi beras pada 2025 sebesar 34,7 juta ton serta stok Bulog per 8 April 2026 sebesar 4,6 juta ton.
Terkait perkembangan harga komoditas global akibat pertempuran di Timur Tengah, khususnya minyak mentah, Airlangga mengatakan terdapat potensi jeda dua minggu karena penundaan serangan oleh Amerika Serikat. Kondisi itu, kata dia, mendorong harga minyak mentah WTI turun menjadi 96,7 dolar AS per barel dan brent turun menjadi 95,23 dolar AS per barel.
Dari sisi fiskal, Airlangga menyebut kinerja APBN menunjukkan peran signifikan. Penerimaan pajak hingga akhir kuartal pertama 2026 disebut meningkat 14,3% atau mencapai Rp462,7 triliun. Sementara itu, PMI Manufaktur pada Maret 2026 tercatat ekspansif di angka 50,1.
Pemerintah, lanjut Airlangga, menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, salah satunya implementasi biodiesel B50. Program tersebut disepakati berlaku mulai 1 Juli dan diklaim dapat meningkatkan ketahanan anggaran melalui penghematan sebesar Rp48 triliun.
Ia menambahkan, pemerintah berkomitmen menjaga disiplin fiskal, termasuk pengelolaan rasio utang dan defisit anggaran. Airlangga menyebut Presiden menegaskan rasio utang dijaga pada level 40% meski batas undang-undang hingga 60%. Defisit anggaran juga disebut akan dijaga pada level 3% hingga akhir tahun.
Airlangga juga menyampaikan indikator resiliensi pada Kuartal I-2026, antara lain Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di angka 125,2 yang berada pada level optimistis, serta cadangan devisa sebesar 151,9 miliar dolar AS atau setara enam bulan impor. Dengan sejumlah indikator tersebut, pemerintah menilai pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama masih berpotensi mencapai atau lebih besar sama dengan 5,5%.
Di sektor keuangan, pemerintah disebut terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia, termasuk melalui kebijakan triple intervention di pasar spot domestik non-delivery forward untuk menstabilkan nilai rupiah. Airlangga menyatakan BI Rate terjaga di level 4,75.
Presiden, kata Airlangga, juga mengarahkan agar kerja sama bilateral currency swap dilanjutkan dengan sejumlah negara. Saat ini, kerja sama tersebut telah berjalan dengan Tiongkok, Jepang, Australia, Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan, serta akan didorong dengan negara lain.
Di bidang energi dan transportasi, pemerintah melakukan penyesuaian harga avtur dengan penerapan PPN ditanggung pemerintah (DTP) 11% selama dua bulan. Kebijakan itu disebut menahan kenaikan harga tiket pesawat domestik pada kisaran 9%–13%.
Airlangga juga menyinggung dampak avtur terhadap ongkos haji. Ia menyatakan ongkos haji telah diturunkan Rp2 juta, sementara kenaikan avtur diabsorb pemerintah sehingga tidak ada kenaikan biaya haji. Kebijakan ini, menurutnya, berlaku untuk sekitar 220 ribu jemaah dengan anggaran Rp1,77 triliun yang dibebankan kepada APBN.
Dalam keterangan pers usai rapat, Airlangga didampingi Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Menteri Kelautan dan Perikanan.
