Pemerintah mengimbau perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) satu hari dalam sepekan sebagai langkah penghematan energi. Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/III/2026, yang disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menyatakan dunia usaha menyambut positif imbauan itu. Namun, ia menekankan penerapannya tidak bisa disamaratakan di semua sektor.
“Kami sambut baik imbauan ini karena tujuannya untuk penghematan energi. Tapi sektor usaha itu beragam. Di sektor transportasi dan logistik tentu tidak bisa berhenti, begitu juga manufaktur, tidak mungkin mesin berjalan sendiri,” ujarnya, Kamis (9/4).
Menurut Adik, pelaku usaha tetap dapat mendukung kebijakan tersebut melalui skema selektif dengan menyesuaikan karakteristik masing-masing sektor. Pekerjaan yang memungkinkan dilakukan dari rumah akan dioptimalkan tanpa mengganggu operasional utama.
“Yang bisa dilakukan WFH akan kami pilih. Intinya bagaimana tetap bisa berkontribusi dalam penghematan energi tanpa mengorbankan kinerja,” katanya.
Ia menegaskan produktivitas harus tetap menjadi prioritas, terutama di sektor industri. Adik menilai, kebijakan WFH tidak boleh menurunkan performa usaha di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.
“Seperti halnya ASN yang dituntut menjaga kualitas layanan saat WFH, di industri juga sama. Jangan sampai produktivitas turun. Tinggal dicari bagian mana yang bisa menyesuaikan,” tegasnya.
Adik juga menyebut kinerja industri di Jawa Timur saat ini masih dalam fase pertumbuhan yang relatif tipis. Ia merujuk pada Purchasing Managers’ Index (PMI) di kisaran 51, yang menunjukkan ekspansi namun belum signifikan.
“Industri memang tumbuh, tapi belum kuat. Ini jadi pertimbangan penting bagi pengusaha. Mereka ingin efisien, tapi tetap menjaga performa,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menilai kebijakan WFH berpotensi menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) apabila benar-benar mengurangi mobilitas harian pekerja.
Dalam kesempatan yang sama, Adik mengingatkan dunia usaha juga tengah menghadapi tekanan dari kondisi global, termasuk konflik di Timur Tengah yang mulai berdampak pada sektor logistik dan industri berbasis impor.
“Di pelabuhan sudah terasa dampaknya, terutama untuk logistik dan industri kimia. Banyak bahan baku seperti plastik yang masih bergantung pada impor,” katanya.
Ia menambahkan, sektor baja mulai merasakan dampak kenaikan biaya seiring meningkatnya ongkos logistik global dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
“Walaupun harga BBM dalam negeri relatif stabil, biaya logistik pasti naik. Apalagi pengiriman energi dari luar negeri. Kurs rupiah yang melemah juga ikut menambah beban biaya,” ujarnya.
Adik juga menyoroti potensi bertambahnya waktu pengiriman barang, khususnya melalui jalur laut. Ia membandingkan kondisi tersebut dengan situasi saat pandemi Covid-19, ketika antrean kapal dan kontainer menyebabkan keterlambatan distribusi.
“Kapal dan kontainer sebenarnya ada, tapi karena antreannya panjang, barang jadi terlambat sampai. Seolah-olah tidak tersedia,” ungkapnya.
Di tengah tantangan tersebut, Adik menilai dorongan efisiensi energi dapat menjadi momentum bagi dunia usaha untuk mempercepat transformasi menuju industri ramah lingkungan.
“Ini ada hikmahnya. Dunia sedang bergerak ke arah green industry. Mau tidak mau, pelaku usaha dan masyarakat harus beradaptasi,” pungkasnya.
